Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Anggota DPR Diisukan Dilarang Keluar Jakarta Jelang Paripurna HMP Gibran, Saan Buka Suara

Anggota DPR Diisukan Dilarang Keluar Jakarta Jelang Paripurna HMP Gibran, Saan Buka Suara Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR diharapkan tetap berada di Jakarta selama masa persidangan yang berlangsung hingga 17 Desember 2026. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan kebijakan mengenai anggota dewan yang bepergian ke luar Jakarta merupakan kewenangan masing-masing fraksi.

"Itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya. Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, keberadaan anggota DPR di Jakarta diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas kedewanan selama masa sidang. Agenda tersebut mencakup rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja di komisi masing-masing.

"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang," tuturnya.

Pernyataan Saan tersebut disampaikan setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut anggota DPR tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta menjelang rapat paripurna. Rapat tersebut dijadwalkan membahas tindak lanjut usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Di Balik Gibran Mundur: Puan Jadi Wapres dan Gerindra Kuasai DPR

Isu itu mencuat di tengah proses pengajuan HMP yang telah diterima pimpinan DPR. Saan sebelumnya menyatakan persyaratan pengajuan hak tersebut telah terpenuhi sehingga usulan akan diproses melalui tahapan internal DPR.

Pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan (rapim). Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.

"Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," kata Saan.

Saan menyebut rapat paripurna terdekat berdasarkan agenda dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut, usulan HMP terhadap Gibran akan dibawa untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme DPR.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama