Gibran Kembali Persoalkan Dokumen Pendidikan, Guru Besar UGM Pertanyakan Apa yang Mau Digugat?

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, turut angkat bicara mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin menguji persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Zainal, yang dikenal dengan sapaan Prof Uceng, mengaku masih belum memahami tujuan Gibran kembali menempuh jalur hukum. Terlebih, sebelumnya muncul pernyataan mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Baca Juga: Gibran Pilih Mundur untuk Amankan Fasilitas? Ini Kata Mahfud soal Hak Mantan Wapres

Ia mempertanyakan apakah rencana membawa persoalan pendidikan ke PTUN berkaitan dengan upaya menunda pengunduran diri tersebut. Namun, menurutnya, hal itu masih sebatas pertanyaan karena dirinya tidak mengetahui secara langsung maksud Gibran.

"Saya tidak tahu maksudnya apa ya, karena kan dia (Gibran) bilang mau mundur. Apakah sifat dia mau bawa ke PTUN itu menunda kemundurannya atau tidak, saya nggak tahu. Jadi kita hanya orang yang mendengarkan keterangan orang lain. Kita nggak tahu maksudnya," ujar Prof Uceng setelah mengisi acara Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan, dikutip Kamis (12/11).

Selain mempertanyakan tujuan langkah tersebut, Prof Uceng juga menyoroti objek gugatan yang kemungkinan akan diajukan Gibran ke PTUN.

Menurut dia, persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang sebelumnya menjadi objek gugatan Subhan Palal telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Karena itu, ia merasa perlu mengetahui terlebih dahulu bagian mana dari persoalan tersebut yang hendak kembali dipersoalkan melalui PTUN.

"Pun kalau dia mau menunggu PTUN, saya juga masih memikirkan apa sebenarnya yang dia mau dibawa ke PTUN? Karena putusannya sudah inkrah soal di yang suket (surat keterangan penyetaraan pendidikan)," sambungnya.

Prof Uceng juga mengingatkan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak secara otomatis membatalkan atau menghapus status hukum dari putusan yang sudah inkrah.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya perkara lain mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Denny Indrayana. Namun, menurutnya, apabila gugatan tersebut telah dicabut, perkara itu tidak lagi menjadi objek sengketa.

"Kalaupun dia bawa PK, PK tidak bersifat menghilangkan inkrah. Kecuali kalau yang dia maksud itu ada satu kasus suket lainnya, yang dicabut sama Denny (Denny Indrayana). Tapi kalau sudah dicabut, berarti sudah hilang (kasus gugatan Denny ke PTUN)," lanjutnya.

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Memanas, Denny Indrayana Singgung Pelanggaran Sumpah Jabatan hingga Pemakzulan

Meski demikian, Prof Uceng belum ingin menarik kesimpulan mengenai arah dan tujuan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.

Ia memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memberikan penilaian terhadap rencana tersebut.

"Pasti masih menakar-nakar. Kita tunggu aja lah," pungkasnya.