Raffi Ahmad Diendorse Pakai APBN, Menterinya Prabowo Bilang Tak Ada Masalah

Menteri Kebudayaan Fadli Zon buka suara soal polemik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mempromosikan museum dan cagar budaya melalui jasa endorsement Raffi Ahmad. Ia menilai kerja sama endorsement tersebut bukan persoalan besar dan tidak perlu dipermasalahkan. 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan soal Kemendikbudristek mengikat lima paket pekerjaan promosi pada 2024 dengan total nilai mencapai Rp3,9 miliar.

Saat itu, urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi masih berada dalam satu kementerian dan belum dipisahkan menjadi beberapa kementerian seperti sekarang.

Fadli mengatakan, kerja sama tersebut juga berlangsung ketika Raffi Ahmad masih berstatus sebagai artis dan belum menjadi pejabat pemerintah. Karena itu, ia meminta agar konteks waktu pelaksanaan kegiatan tersebut turut diperhatikan.

Baca Juga: Kenapa Raffi Ahmad Dipilih untuk Endorse Program Pemerintah? Ternyata Ini 4 Alasannya

"Itu kan terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad belum menjadi pejabat ya, masih menjadi bagian dari seorang artis," kata Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Rabu (11/11/2026).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, penggunaan jasa selebritas maupun selebgram untuk mempromosikan suatu program bukan praktik yang asing. Ia memandang endorsement sebagai salah satu cara yang lazim digunakan untuk memperkenalkan museum dan cagar budaya kepada masyarakat.

Atas dasar itu, Kementerian Kebudayaan tidak melihat adanya persoalan yang perlu ditindaklanjuti secara khusus selama belum ditemukan indikasi penyimpangan. 

"Dari yang saya lihat sih tidak (ada masalah), karena kalau ada temuan pasti akan di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Baca Juga: Ariel NOAH Bongkar Alasan The Dudas Terima Endorse Kementerian, Ternyata Niatnya Baik

Ia menegaskan, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tetap berada dalam mekanisme pengawasan. Dengan demikian, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya.

“Jadi, kami melihatnya sebagai satu hal yang biasa dalam praktiknya, kecuali memang terdapat sesuatu yang luar biasa. Kalau ada temuan, tentu ada mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut dari lembaga yang berwenang,” katanya.