Terungkap! Begini Cara Listyo Sigit CS Sadap HP Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri.

Modus tersebut mencakup proses pemberian perintah penyadapan, memasukkan nomor telepon target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil rekaman, hingga penghapusan data.

Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (12/11/2026). Dia menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat ke SPKT Bareskrim Polri sebelum ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.

Pada tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

"Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS," kata Suyudi.

Menurut Suyudi, instruksi tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Perintah itu diduga tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Tahap kedua adalah provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa melakukan verifikasi maupun penyaringan terkait keterlibatan nomor tersebut dalam perkara pro justicia.

Memasuki tahap ketiga, penyadapan dilakukan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan sekaligus mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk selanjutnya dibuatkan transkripsi.

Hasil penyadapan kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga memberikan perintah. Suyudi menyebut laporan tersebut disampaikan kepada Slamet Uliandi hingga Listyo Sigit.

"Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP," katanya.

Tahap terakhir berkaitan dengan penghapusan data. Suyudi mengungkapkan, Ahrie Sonta diduga memerintahkan tim TSU untuk menghapus rekaman penyadapan yang tersimpan dalam sistem.

Baca Juga: Sindir Listyo Sigit Cs Lewat Pepatah Jawa? Prabowo: Yang Benar Ketahuan, Yang Salah Akan Kelihatan

"Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," katanya.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.