Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna DPR Bahas Pemakzulan Batal

Rencana rapat paripurna DPR RI yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan batal digelar pada Kamis (12/11/2026).

Pembatalan tersebut terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin membenarkan tidak adanya rapat paripurna sesuai agenda yang sebelumnya direncanakan.

"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membacakan usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut sudah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, usulan tersebut mendapat dukungan 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah itu dihitung berdasarkan tanda tangan para anggota yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.

Gibran Minta Pengunduran Diri Segera Diproses

Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat menemui pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, MPR RI Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri dengan isi serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gibran, kata Muzani, berharap proses pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.