Prabowo Punya Waktu 14 Hari Cari Pengganti Gibran, Begini Mekanisme Pemilihannya

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka proses pengisian posisi orang nomor dua di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto nantinya harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Gibran terlebih dahulu menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi. Setelah pertemuan tersebut, dia bertolak menuju kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat kepada pimpinan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses. MPR selanjutnya akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Gibran.

Muzani menyebut Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari," kata Muzani.

Lantas, bagaimana mekanisme pemilihan pengganti Gibran? Proses tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 serta Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3.

Berikut tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong:

1. Jabatan Wakil Presiden kosong. Setelah terjadi kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.
2. MPR menggelar sidang paripurna. Paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
3. Presiden mengajukan dua nama calon. Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Aturan ini tertuang dalam Pasal 46 ayat 2 UU MD3.
4. MPR melakukan pemilihan. Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 3 UU MD3.
5. Kedua calon menyampaikan kesiapan. Sebelum pemungutan suara, masing-masing calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR.
6. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan. Berdasarkan Pasal 46 ayat 5 UU MD3, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
7. Pemilihan ulang jika suara imbang. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan sekali lagi.
8. Presiden menentukan jika hasil tetap imbang. Jika pemungutan suara ulang kembali menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
9. Wakil Presiden terpilih dilantik. Tahapan terakhir adalah pelantikan Wakil Presiden baru oleh MPR sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU MD3.

Baca Juga: Bursa Calon RI-2 Memanas, Ini Bocoran Gerindra Soal Sosok Pengganti Gibran

Dengan mekanisme tersebut, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden. Prabowo harus mengajukan dua kandidat, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.