Gojek, Grab hingga Maxim Hadapi Aturan Baru Prabowo, Transaksi Ojol Makin Jumbo

Industri ojek online (ojol) di Indonesia memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi melalui kebijakan pengaturan tarif dan pembatasan komisi perusahaan aplikator. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Di tengah perubahan regulasi tersebut, bisnis transportasi daring dan layanan pesan-antar makanan justru menunjukkan pertumbuhan signifikan. Nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) sektor mobilitas dan layanan makanan di Indonesia diproyeksikan mencapai US$11 miliar atau sekitar Rp199 triliun pada 2026.

Angka tersebut tercatat meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$10 miliar. Data ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company.

Sektor tersebut mencakup berbagai layanan digital, mulai dari transportasi online, pengantaran makanan, hingga kurir yang dioperasikan sejumlah perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood.

Salah satu perubahan besar dalam industri ojol adalah kebijakan pembatasan biaya layanan atau komisi yang dapat dipungut perusahaan aplikasi dari pengemudi.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, pemerintah menetapkan batas maksimal biaya layanan aplikator sebesar 8% dari biaya jasa transportasi.

Kebijakan ini menurunkan batas potongan yang sebelumnya mencapai 20%. Dengan skema tersebut, pengemudi berhak memperoleh 92% dari pendapatan perjalanan, sedangkan perusahaan aplikasi mendapatkan maksimal 8%.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyampaikan keinginannya agar potongan aplikator berada di bawah 10% saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026.

Aturan tersebut mulai diterapkan untuk layanan transportasi penumpang roda dua sejak 1 Juli 2026. Gojek dan Grab termasuk perusahaan yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga: Buntut Skandal Perselingkuhan dengan Mata-mata China, Jensen Huang Terancam Didepak dari Nvidia

Perubahan regulasi tersebut membawa tantangan tersendiri bagi perusahaan penyedia layanan transportasi daring. Pembatasan komisi membuat aplikator perlu mengevaluasi kembali struktur pendapatan, biaya operasional, hingga strategi pemberian insentif kepada mitra pengemudi.

Selain pembatasan komisi, pemerintah juga mengatur transparansi tarif, hubungan kemitraan, perlindungan jaminan sosial, serta penggunaan algoritma dalam pembagian pesanan.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan sistem yang adil dan transparan, termasuk memberikan penjelasan apabila terjadi pembatasan atau penonaktifan akun pengemudi.

Aplikator juga diberikan tenggat hingga 31 Desember 2026 untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan operasional dan administrasi sesuai regulasi baru.

Meski menghadapi perubahan kebijakan, prospek industri mobilitas dan layanan makanan digital di Indonesia masih tergolong positif.

Laporan e-Conomy SEA 2026 memperkirakan nilai GMV sektor tersebut meningkat menjadi US$16 miliar pada 2030. Angka itu kemudian diproyeksikan mencapai US$25 miliar pada 2035.

Pertumbuhan diperkirakan didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna, frekuensi pemesanan, serta strategi perusahaan dalam menawarkan layanan dengan harga lebih kompetitif.

Di sisi lain, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga mulai menjadi bagian dari pengembangan bisnis. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi layanan kepada konsumen, membantu mitra pengemudi, hingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.