Usul Bentuk Tim Khusus Kasus Penyadapan Prabowo, Eks Direktur Intelijen BAIS: Awas Kuda Troya di Dalam Istana

Direktur Intelijen BAIS Brigjen (Purn) Purnomo mendorong pemerintah untuk membentuk tim khusus guna mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.

Purnomo menduga terdapat kemungkinan keterlibatan unsur TNI maupun kalangan sipil di lingkungan Istana dalam kasus yang telah menjerat sejumlah petinggi Polri tersebut.

Baca Juga: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Nama Pengganti Gibran, Ditarget Rampung Desember

"Makanya saya bilang 2 tahun, apakah tidak mudah itu? Makanya itu tadi dibuatlah satu team work pemeriksaan ini. Siapa tahu ada TNI yang terlibat, ada sipil di istana yang terlibat," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (12/11).

Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak yang dapat dengan mudah masuk ke lingkungan Istana dan membangun jaringan di dalamnya.

"Saya bertanya Darmawan bisa masuk istana enggak? Saya saja purnawirawan, kan tidak bisa. Inilah kuda-kuda troya yang sudah masuk ke dalam membentuk lagi katakanlah tim yang dipercaya untuk menjadi jaringan daripada kuda troya," ucapnya.

"Ini bahaya dari awal dulu kan waktu saya podcast ini kuda-kuda troya awas kuda troya," tandasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), serta Widyaiswara Kepolisian Utama Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri dan pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, sejak 2025 para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur penegakan hukum yang sah.

Baca Juga: Henri Subiakto Peringatkan Jangan Sampai Listyo Sigit 'Tiba-Tiba Sakit atau Meninggal' Sebelum Sidang Terbuka

Praktik penyadapan tersebut berakhir pada Oktober 2026 setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution memerintahkan tim teknis untuk menghapus seluruh data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink X (PLX).

Kasus ini kemudian resmi dilaporkan ke polisi pada 30 Oktober 2026.