Bivitri Susanti soal Pengganti Gibran, 'Enggak Harus dari Partai Koalisi'

Pengajar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari posisi tersebut.

Bivitri merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan tersebut.

Dengan mekanisme itu, menurut Bivitri, Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan besar dalam menentukan nama calon pengganti Gibran.

Bivitri menyebut setidaknya ada empat pertimbangan politik yang kemungkinan diperhitungkan Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden baru.

Pertama, Prabowo tidak lagi perlu mempertimbangkan elektabilitas calon seperti ketika dirinya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

"Sebab, saat ini Prabowo sudah menjabat sebagai presiden," kata Bivitri dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Kedua, Prabowo dinilai tidak harus mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi seperti ketika menentukan Gibran sebagai pasangan pada Pilpres 2024. Bivitri menyinggung peran kekuatan politik dan dukungan ekonomi dalam kemenangan pasangan tersebut.

Ia juga menilai posisi politik Prabowo saat ini jauh lebih kuat, dengan banyak partai berada dalam lingkaran dukungannya, termasuk partai di luar parlemen. Selain itu, Bivitri menyoroti penguatan posisi TNI dan kondisi Polri yang menurut penilaiannya telah mengalami penyaringan.

Ketiga, Bivitri memperkirakan loyalitas akan menjadi faktor penting bagi Prabowo. Berdasarkan pengamatannya terhadap karakter politik Prabowo selama dua tahun terakhir, calon wakil presiden dinilai kemungkinan berasal dari orang yang dipercaya dan berada dalam lingkaran dekatnya.

Keempat, Prabowo disebut perlu memperhitungkan dinamika politik menuju Pemilu 2029. Bivitri menilai Prabowo harus menghindari pilihan yang justru berpotensi memperkuat sosok politik yang kelak dapat menjadi pesaing dirinya atau kelompoknya.

Selain ketentuan dalam UUD 1945, Bivitri turut menyoroti Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut menyebut calon wakil presiden yang diajukan presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam konteks Pilpres 2024, ketentuan itu merujuk pada Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan KIM Plus.

Namun, Bivitri menilai secara praktis Prabowo dapat meminta persetujuan partai-partai koalisi terhadap nama yang dipilihnya. Menurutnya, calon tersebut tidak harus menjadi anggota partai atau berasal langsung dari koalisi, selama memperoleh persetujuan koalisi.

Dengan demikian, proses penggantian wakil presiden tidak hanya menyangkut mekanisme konstitusional, tetapi juga akan melibatkan pertimbangan politik antara presiden dan partai-partai pendukungnya.

"Nggak harus "anggota" partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi.