Yusril: Prabowo Punya Kewenangan Penuh Tentukan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dua nama tersebut nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.

"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyebut Prabowo kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan partai-partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menurutnya, terdapat sekitar 10 partai politik dalam koalisi tersebut, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak.

Meski partai-partai koalisi berpeluang dilibatkan dalam pembahasan calon pengganti Gibran, Yusril menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.

Yusril menjelaskan, penentuan calon Wakil Presiden pengganti merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam konsultasi maupun pembahasan calon pengganti.

Namun, menurut Yusril, Presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan pihak yang akan diajak berkonsultasi.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menerangkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu. Dalam proses tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlibat karena pemilihan calon pengganti dilakukan oleh MPR.

Presiden nantinya mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih salah satu di antaranya melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.

"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," pungkasnya.