Gibran Akhirnya Tumbang, PDIP: Pelajaran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai pembelajaran penting tentang supremasi hukum, etika, dan moral. 

Menurutnya, pelajaran lain dari peristiwa ini adalah bahwa kekuasaan bersifat sementara. Pernyataan itu ia sampaikan dalam dialog di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (12/11/2026), hari ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Momentum mundurnya Gibran ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita tentang pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral, dan bahwa kekuasaan itu sementara,” kata Hasto.

Hasto mengatakan etika dan moral semestinya berada di atas kekuasaan, dan hukum pun demikian. Ia menilai bangsa Indonesia banyak melupakan supremasi hukum. 

Ia mengaitkannya dengan kecenderungan sehari-hari. “Ketika kita ditilang, budaya kita cenderung menyelesaikan secara damai dengan polisi,” ujarnya.

Menurut Hasto, kondisi itu terjadi karena kepolisian belum melakukan reformasi menyeluruh untuk memastikan tertib hukum dan keadilan bagi rakyat. Ia menyebut persoalan ini sudah berlangsung cukup lama.

Menjawab pertanyaan Akbar Faizal soal bagaimana Joko Widodo dapat lahir dari partai yang kadernya disiplin secara ideologis, Hasto mengatakan ada proses yang belum selesai sejak reformasi, yaitu institusionalisasi supremasi hukum. Menurutnya, supremasi hukum pada akhirnya dapat dikalahkan oleh kepentingan elektoral.

Ia mencontohkan periode 2014-2019, ketika menurutnya kewenangan hukum Kejaksaan Agung disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Hasto menyebut adanya mobilisasi kepala daerah yang berpindah ke partai tertentu, yang ia kaitkan dengan posisi jaksa agung saat itu. Ia juga menyinggung penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral dan merujuk pada penelitian Marcus Mietzner tentang pemilu 2009. Menurut Hasto, penelitian itu menyebut sekitar 2 miliar dolar AS anggaran negara digunakan dalam enam bulan melalui proyek seperti Raskin dan BLT.

Hasto menilai pelanggaran etika semacam itu dinormalisasi tanpa penegakan hukum. Ia mengatakan hal itulah yang membuat bangsa “kecolongan”. Ia menyebut kondisi ini sebagai proses kemunduran demokrasi, bukan sekadar kelengahan partai. Semua pernyataan itu adalah penilaian Hasto dan belum diverifikasi secara independen.

Hasto juga mengkritik sistem pendidikan. Menurutnya, pelajaran sejarah tidak mengajarkan praktik etika dan moral dalam perjuangan para tokoh bangsa. Bung Karno dan Bung Hatta, kata dia, lebih sering dilihat sebagai peristiwa sejarah, bukan sebagai pejuang moral yang menegakkan keadilan dan kebenaran.

Ia membandingkannya dengan Bung Karno yang, menurutnya, membangun kekuasaan dari gagasan besar tentang antikapitalisme dan antikolonialisme. Hasto mencontohkan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. 

Ia menyebut kekuasaan tidak dibangun dari kepentingan keluarga. “Ketika seorang pemimpin hanya membangun dari gagasan-gagasan sempit, seperti yang dilakukan Pak Jokowi ini, akan selesai,” katanya. Pernyataan ini merupakan pandangan Hasto dan belum mendapat tanggapan dari Jokowi dalam dialog tersebut.