Momentum pergantian wakil presiden semakin mempertegas soliditas dan besarnya kendali kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih memicu perpecahan atau perebutan jatah di internal pemerintahan, bola liar suksesi RI-2 ini justru memperlihatkan betapa absolutnya otoritas sang presiden menyusul mundurnya sosok dari Gibran Rakabuming Raka.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menjelaskan bahwa posisi presiden sangat kuat dan dominan dalam menentukan arah ketatanegaraan ini. Terlebih, Pasal 4 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa mekanisme pengajuan nama calon wapres hanya menjadi privilese atau hak eksklusif partai maupun gabungan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Gibran Mundur, PDIP: Kekuasaan Tak Bisa Dibangun di Atas Ambisi
"Dalam batas penalaran yang wajar ya, ketentuan itu hanya diperuntukkan dalam konsep kesepakatan partai-partai koalisi pada Pemilu Presiden yang lalu," jelas Feri, dikutip Jumat (13/11/2026).
Aturan baku ini otomatis mengunci mati pintu masuk bagi partai-partai oposisi atau pihak di luar koalisi awal untuk bermanuver dan menyodorkan nama.
Dengan kata lain, dinamika politik sepenuhnya terisolasi di dalam lingkaran dari Prabowo. Feri menekankan, seandainya presiden menghendaki figur di luar partai, termasuk kalangan profesional independen sekalipun, hal itu sah-sah saja asalkan partai koalisi sepakat untuk menjadi 'kendaraan' formalnya.
"Peran presiden sangat kuat ya, dominan saya pikir. Sepanjang partai-partai koalisi sepakat mengajukan seseorang, baik dia berupa figur dari partai politik selain dari partai koalisi, bahkan figur independen di luar non-partai. Kalau itu disampaikan oleh partai koalisi, ya diperkenankan," terang Feri.
Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini berpacu dengan batas waktu konstitusi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani memaparkan bahwa presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan diterbitkan untuk merumuskan dan menyerahkan dua nama calon.
Setelahnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pemilihan wapres definitif dengan batas waktu paling lambat 60 hari.
Adapun Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.
Alih-alih menyebutkan inisial atau mengerucutkan kriteria kandidat, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai figur pengganti sama sekali belum masuk ke dalam agenda prioritas elite saat ini.
Baca Juga: Usai Mundur dari Wapres, Gibran hingga Kaesang Disebut Berpotensi Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri
“Itu masih jauh kalau bicara nama,” tegas Dasco.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
