KPK Jelaskan Mengapa Proyek Dana Bencana BNPB Bisa Tanpa Tender

Pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

KPK menjelaskan mekanisme tersebut diperbolehkan karena DSP secara khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan yang bersumber dari DSP berkaitan dengan sifat kedaruratan. Mekanisme itu memungkinkan kebutuhan penanganan bencana dipenuhi tanpa harus melalui proses tender seperti pengadaan pada umumnya.

"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan," kata Budi kepada wartawan.

Meski demikian, KPK kini tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam penggunaan mekanisme tersebut. Penyidik menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan kewenangan penunjukan langsung untuk mengakomodasi kepentingan tertentu dalam proyek BNPB.

Salah satu hal yang didalami adalah dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa. KPK juga memeriksa sejumlah pihak swasta untuk mengungkap proses pengadaan proyek yang menggunakan DSP.

Baca Juga: KPK Ungkap Celah Penunjukan Langsung Proyek BNPB yang Diduga Jadi Ladang Korupsi

Pengusutan tersebut mencakup proyek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta berbagai jenis bencana lainnya. Penyidik turut mendalami dugaan adanya pemberian uang dari pihak swasta kepada sejumlah pihak internal BNPB.

KPK menegaskan penyidikan masih berfokus pada pengungkapan bagaimana proses pengadaan dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan penunjukan langsung sebagai mekanisme pengadaan dalam kondisi darurat tidak serta-merta menjadi tindak pidana.

Persoalan yang tengah diselidiki adalah dugaan penyalahgunaan mekanisme tersebut untuk kepentingan tertentu. KPK masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap rangkaian pengadaan dan dugaan aliran uang dalam perkara korupsi DSP BNPB.