Gibran Mundur, Prabowo Ditagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian terkait janji kampanye yang pernah disampaikannya bersama Prabowo Subianto. Salah satu janji tersebut adalah pembukaan 19 juta lapangan kerja bagi generasi muda dan kaum perempuan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai janji tersebut tetap harus direalisasikan meskipun Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Menurut dia, janji pembukaan lapangan kerja merupakan bagian dari komitmen kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

Bhima meminta Presiden Prabowo Subianto memenuhi janji tersebut. Ia menilai tanggung jawab itu tetap melekat karena janji disampaikan sebagai satu paket dalam kampanye Pilpres 2024.

Bhima juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak seharusnya hanya mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ia mendorong pemerintah membuka lebih banyak kesempatan kerja melalui pengembangan industri hijau (green jobs). Langkah yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan industri panel surya dalam negeri dan mendorong hilirisasi sektor perikanan.

Janji pembukaan 19 juta lapangan kerja tersebut sebelumnya disampaikan Gibran saat debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Baca Juga: Dipeluk Prabowo, Gibran: Saya Minta Maaf ya Pak

Saat itu, Gibran yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 2 menyebut peluang kerja dapat terbuka melalui hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari total 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan, sebanyak 5 juta di antaranya ditargetkan berasal dari sektor green jobs. Gibran menggambarkan sektor tersebut sebagai peluang pekerjaan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan memiliki prospek pada masa depan.

Kini, setelah pengunduran diri Gibran disebut telah diterima Prabowo, Bhima menegaskan pemerintah tetap perlu merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja tersebut.