Industri Besar Menjamur di Timur Indonesia, Bagaimana Nasib Pengusaha Lokal?

Pertumbuhan industri di Indonesia bagian timur mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Maluku Utara, misalnya, mencatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 62,64 persen pada 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meski mencatat pertumbuhan tinggi, tantangan pengembangan industri di kawasan timur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan investasi dan kapasitas produksi. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri juga menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat agar manfaat industrialisasi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai pembangunan industri perlu memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian daerah. Hal itu mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, hingga penguatan usaha masyarakat setempat.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, nilai industri pengolahan di kawasan Sub Wilayah Timur II yang mencakup Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat meningkat lebih dari dua kali lipat sepanjang 2021–2025. Nilainya naik dari Rp64,61 triliun menjadi Rp149,41 triliun.

Kontribusi kawasan tersebut terhadap industri manufaktur nasional juga meningkat dari 1,62 persen menjadi 2,69 persen. Secara riil, industri manufaktur di empat provinsi itu tumbuh rata-rata 18,21 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen.

Maluku Utara menjadi salah satu motor pertumbuhan berkat pengembangan industri berbasis mineral. Sementara itu, industri pengolahan di Sulawesi Tenggara tumbuh 14,91 persen, Sulawesi Utara 9,97 persen, dan Papua Barat 9,04 persen pada 2025.

Namun, tingginya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan aktivitas industri. Kontribusi Maluku Utara terhadap manufaktur nasional tercatat 1,01 persen, Papua Barat 0,59 persen, Sulawesi Utara 0,41 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,38 persen.

Aktivitas industri juga masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan di Maluku Utara, Teluk Bintuni di Papua Barat, serta Konawe di Sulawesi Tenggara. Adapun Sulawesi Utara memiliki basis industri yang lebih beragam, terutama pengolahan komoditas pertanian dan perikanan, dengan Bitung sebagai salah satu pusat kegiatannya.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy mengatakan, pengembangan industri di kawasan timur perlu melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi daerah, mulai dari industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, koperasi, petani, hingga nelayan.

"Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah," ujar Tri dalam Rapat Koordinasi Menteri Perindustrian dengan DPD RI Sub Wilayah Timur II di Tangerang, dikutip Jumat (12/11/2026).

Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah menghubungkan potensi komoditas desa dengan kebutuhan industri. Kelapa, misalnya, bisa diolah menjadi berbagai produk, mulai dari bahan pangan dan minyak kelapa hingga kerajinan berbahan sabut dan tempurung.

Dengan pembagian spesialisasi produksi antardesa, pengolahan komoditas tersebut berpotensi membentuk klaster usaha yang saling terhubung. Model serupa juga dapat diterapkan pada komoditas unggulan lain di kawasan timur.

Selain pengolahan komoditas lokal, kemitraan antara IKM dan industri besar juga menjadi salah satu cara memperluas keterlibatan usaha daerah. Kementerian Perindustrian bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya telah memfasilitasi 36 kemitraan yang melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan Tier-1.

Hingga Juni 2024, nilai purchase order (PO) dari program tersebut mencapai Rp110,45 miliar atau 105 persen dari target Rp105,19 miliar. Sebanyak 29 dari 32 IKM yang terlibat telah mendapatkan pesanan.

Model kemitraan tersebut dinilai dapat diterapkan pada sektor lain dengan menyesuaikan potensi masing-masing daerah. Namun, pelaku IKM tetap membutuhkan dukungan teknologi, standardisasi produk, peningkatan kapasitas produksi, dan akses pasar agar mampu memenuhi kebutuhan industri besar.

Sejumlah daerah di Indonesia timur juga telah memiliki fasilitas sentra IKM. Di Raja Ampat, misalnya, Sentra Bata Merah yang dilengkapi 41 mesin mampu meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.500–2.000 bata per hari.

Di Ternate, Sentra IKM makanan ringan mencatat peningkatan omzet sebesar Rp7,8 juta per tahun. Sementara itu, pengembangan Sentra IKM logam di Wakatobi mendorong jumlah produsen bertambah dari 16 menjadi 116 IKM, dengan kenaikan omzet sebesar 15 persen.

Pengembangan sentra usaha juga berlangsung di Kendari dan Manado. Sentra furnitur di Kendari memiliki 34 bengkel aktif, dengan sejumlah pelaku usaha telah memperoleh akses ke pasar ekspor dan pengadaan melalui e-katalog. Di Manado, pengembangan industri keripik buah diarahkan pada peningkatan mutu produk serta pemenuhan sertifikasi BPOM dan PIRT.

Baca Juga: 3.133 Lulusan Politeknik Kemenperin Diwisuda, Sebagian Sudah Terserap Industri

Baca Juga: Kemenperin Benahi Fondasi IKM, Legalitas Usaha Jadi Kunci Naik Kelas

Di luar persoalan produksi dan pemasaran, ketersediaan tenaga kerja terampil juga menjadi faktor penting. Kementerian Perindustrian memiliki jaringan pendidikan vokasi yang terdiri atas sembilan SMK/SMAK, 11 politeknik, dua akademi komunitas, serta sejumlah balai pendidikan dan pelatihan industri. Dari data lulusan yang dilaporkan, sebanyak 73,06 persen telah bekerja.

Untuk kawasan timur, sejumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan yang tersedia antara lain SMK-SMTI Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan Balai Diklat Industri Makassar. Ketersediaan tenaga kerja dari lembaga tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri yang berkembang di masing-masing daerah.

Pengembangan industri di Indonesia timur pada akhirnya tidak cukup hanya mengandalkan investasi besar dan pengolahan sumber daya alam. Konektivitas, infrastruktur, energi, pembiayaan, serta keterlibatan usaha lokal turut menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat di sekitar kawasan industri.