Gibran Tetap Dapat Uang Rp20 Juta Tiap Bulan meski Tak Lagi Jadi Wapres

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) membuatnya berhak menerima sejumlah fasilitas dari negara. Salah satu hak yang akan diperoleh adalah uang pensiun sebesar gaji pokok terakhir selama menjabat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 Ayat (1), aturan itu menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."

Besaran pensiun yang diterima ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2): "Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir."

Mengacu pada ketentuan gaji pejabat negara, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi tersebut sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, gaji pokok Gibran saat menjabat Wapres mencapai Rp20.160.000 setiap bulan. Nominal itulah yang menjadi dasar perhitungan uang pensiun yang berhak diterimanya.

Pembayaran pensiun tersebut berlaku seumur hidup, kecuali jika penerimanya meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Selain uang pensiun, Gibran juga berhak memperoleh tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Tak hanya itu, mantan Wakil Presiden mendapatkan satu kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Baca Juga: Bobby Ungkap Respons Keluarga Solo soal Gibran Mundur sebagai Wapres

Pasal 9 UU tersebut mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dalam penjelasan undang-undang, fasilitas tersebut diberikan karena mantan Presiden dan Wakil Presiden dinilai masih berpotensi menjalankan kegiatan kemasyarakatan meski tidak lagi mengemban tugas kenegaraan. Fasilitas itu juga menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama menjabat.