PWK Bantah Terima Endorse Kemenag Rp249,75 Juta, Ternyata Nilai Sebenarnya Cuma...

Podcast Warung Kopi (PWK) akhirnya angkat bicara setelah tercantum dalam daftar podcast penerima paket pengadaan jasa publikasi Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.

Data pengadaan yang tercatat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lewat INAPROC menunjukkan PWK menerima nilai Rp249,75 juta pada 2023.

Menanggapi informasi tersebut, manajemen PWK melalui akun Instagram HAS Creative menyampaikan klarifikasi. PWK menjelaskan bahwa mereka memang pernah menerima pekerjaan terkait program OTW Kemandirian Pesantren pada 2023. Namun, PWK menegaskan pekerjaan tersebut diterima melalui pihak kedua, bukan secara langsung dari Kemenag.

Baca Juga: Podcast Agak Laen Disebut Terima Duit Rp255 Juta dari Kemenag, Ini Klarifikasinya

"Pekerjaan tersebut kami terima melalui pihak kedua sebagai pemberi pekerjaan kepada PWK (PODCAST WARUNG KOPI). Ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) kami sepakati dengan pihak kedua tersebut. Pembayaran atas pekerjaan yang kami laksanakan juga kami terima dari pihak yang sama," tulis manajemen HAS Creative, dikutip Jumat (13/11/2026).

Manajemen kemudian mengungkapkan nilai pekerjaan yang menjadi bagian PWK hanya sebesar Rp60 juta, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Sehubungan dengan pemberitaan, foto, atau materi publikasi yang mencantumkan angka berbeda dan mengaitkannya sebagai nilai pekerjaan PWK, kami perlu menegaskan bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang kami terima dan laksanakan berdasarkan SOW," ungkapnya.

Terkait pemberitaan, foto, maupun materi publikasi yang mencantumkan angka berbeda dan mengaitkannya dengan nilai pekerjaan PWK, manajemen menegaskan informasi tersebut tidak tepat. 

"Keterlibatan kami sebagai pelaksana pekerjaan tidak berarti PWK memiliki kewenangan atas keseluruhan program, pengelolaan anggaran program, maupun keputusan yang berada di luar tanggung jawab kami. Kami tidak mengambil atau menjalankan kewenangan di luar ruang lingkup tersebut. Karena itu, kami berharap setiap penilaian terhadap PWK didasarkan pada fakta, dokumen, nilai kesepakatan, serta pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan kami," terangnya.

Sebagai bentuk keterbukaan, manajemen turut mempersilakan masyarakat melihat dokumentasi pekerjaan yang masih tersedia melalui video di YouTube. Mereka berharap tayangan tersebut dapat menjadi bahan bagi publik untuk memahami pekerjaan yang telah dilaksanakan.

"Kami mempersilakan masyarakat untuk menyaksikan dokumentasi tersebut, melihat pekerjaan yang ditampilkan, dan memberikan penilaian berdasarkan informasi serta bukti yang tersedia. Dokumentasi ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami pekerjaan yang telah dilaksanakan PWK secara lebih utuh, dengan tetap mempertimbangkan fakta dan dokumen pekerjaan yang relevan," imbuhnya.

Baca Juga: Terima Endorse Miliaran Pakai APBN, Raffi Ahmad Disindir: Jadilah Sukses dengan Cara Terhormat

Manajemen menyadari persoalan tersebut dapat memunculkan beragam sudut pandang. Karena itu, mereka meminta agar polemik ini disikapi secara objektif dan proporsional dengan mengacu pada fakta serta dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami memahami bahwa setiap pihak dapat memiliki sudut pandang yang berbeda. Kami berharap persoalan ini dapat disikapi secara objektif dan proporsional, dengan mengedepankan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Di akhir klarifikasi, PWK menegaskan penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan kejelasan informasi sekaligus mencegah kesalahpahaman yang berpotensi merugikan pihak terkait. Mereka juga menyatakan tetap berkomitmen menjaga profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan pekerjaan. 

"Klarifikasi ini kami sampaikan untuk memberikan kejelasan informasi, tanpa bermaksud memperkeruh situasi atau menyudutkan pihak mana pun. Kami berharap penjelasan ini dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. PWK tetap berkomitmen untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas dan transparansi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang menjadi kewenangan dan ruang lingkup kami," tutupnya.