Geger Kubu Listyo Sigit Prabowo Akan Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Begini Reaksi Komisi III DPR

Skandal Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait dengan penyadapan ilegalnya memicu kegemparan baru di Senayan. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, beredar informasi bahwa kelompok yang terafiliasi dengan sosok tersebut justru direncanakan bakal menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni bereaksi keras atas temuan mengejutkan tersebut. Ia secara terbuka mendesak pihak kepolisian untuk segera membatalkan seluruh wacana promosi atau kenaikan pangkat bagi anggota mana pun yang terindikasi masuk dalam lingkaran konspirasi penyadapan.

Baca Juga: Kader Golkar Peringatkan Prabowo: Ada Konsekuensi Jika Pengganti Gibran Berasal dari Luar Koalisi

"Saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan. Pak, batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa," desak Sahroni dikutip Jumat (13/11/2026).

Sahroni mengingatkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh komplotan ini bukan sekadar pelanggaran etik kepolisian, melainkan diduga kuat sebagai operasi makar yang mengancam stabilitas dan kedaulatan negara. Ia mengkategorikan pembajakan alat negara untuk menyadap pucuk pimpinan pemerintahan ini sebagai bentuk pengkhianatan tingkat tinggi.

Karenanya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto diminta untuk tidak ragu, bertindak totalitas dan transparan dalam membersihkan sisa-sisa jaringan penyadapan di internalnya, tanpa memandang latar belakang para pelaku. Sahroni mengkhawatirkan masih ada aktivitas spionase ilegal lain dari sel-sel loyalis yang belum terdeteksi.

"Sedikit agak keras, Pak. Karena kita enggak mau bertele-tele. Kita pengin ruang terbuka ini atas penangkapan sadapan yang dilakukan oleh Pak Suyudi dalam waktu beberapa hari," tegas Sahroni.

Sejauh ini pihak kepolisian telah resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Prabowo Langsung Terbang ke Luar Negeri

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.