Menkeu: Anggaran MBG Telan Rp173,21 T per Oktober 2026

Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Di sisi lain, pemerintah masih menunggu penyelesaian proses verifikasi dan validasi pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum melakukan pembayaran anggarannya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pengelolaan program MBG mulai dibenahi melalui sejumlah langkah reformasi tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Perbaikan tersebut mencakup pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketepatan sasaran penerima, hingga peningkatan keamanan dan kualitas sumber daya manusia.

“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia menyebut, pemerintah juga memperluas akses layanan MBG di wilayah prioritas. Sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Berbagai pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Pemerintah juga memberi perhatian pada pengawasan dan ketepatan penerima manfaat di lapangan.

“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi, karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” katanya.

Sementara itu, terkait pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Suahasil menjelaskan bahwa anggaran pembangunan telah disiapkan dalam APBN 2026. Namun, pembayaran kepada pihak terkait dilakukan setelah pembangunan gerai selesai dan melewati proses verifikasi serta validasi.

Kementerian Keuangan akan memproses pembayaran secara bertahap berdasarkan tagihan yang masuk. Tagihan tersebut harus berasal dari gerai yang telah selesai dibangun dan dinyatakan memenuhi proses verifikasi maupun validasi.

Baca Juga: Menkeu: Dana Karhutla Baru Digunakan Rp1,17 Triliun, dari Total Rp5,11 Triliun

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.254 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Suahasil

“Kementerian Keuangan siap melakukan proses pembayaran secara bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Dia menambahkan, anggaran pembangunan koperasi tersebut telah dialokasikan dan disiapkan untuk pembayaran. Saat ini, dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri sebagai bagian dari mekanisme pembayaran melalui APBN.

Di luar pembangunan gerai, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diarahkan untuk mendukung distribusi barang bersubsidi, seperti beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, dan Minyakita, serta membeli hasil produksi desa.