Gibran Mundur, PKB Punya Harapan Cak Imin Duduki Kursi Wapres

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyatakan keinginannya agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keinginan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, saat ditanya mengenai sosok yang ideal untuk mengisi posisi wakil presiden.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses," kata Lalu kepada awak media di Gedung DPR RI, Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, Lalu menegaskan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran tetap berada di tangan Ketua Umum PKB. Ia menyebut seluruh kader akan mengikuti instruksi dari ketua partai.

"PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," ujarnya.

Baca Juga: Tak Puas Gibran Mundur, dr. Tifa Ajak Fokus ke Ijazah Jokowi

Lebih lanjut, kata Lalu, belum ada pembicaraan internal mengenai nama-nama yang berpotensi menggantikan posisi krusial yang ditinggalkan oleh Gibran. Namun, ia tetap menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin untuk mengisi kursi wakil presiden tersebut.

"Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik," tegasnya.

Di sisi lain, Lalu meminta seluruh pihak menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden.

Menurutnya, keberlangsungan program pemerintah dan keamanan masyarakat harus menjadi perhatian utama, terlepas dari dinamika politik yang sedang berlangsung.

"Yang terpenting hari ini bagaimana negara kita kondusif, bagaimana seluruh program-program pemerintah yang sudah ditetapkan bersama kami di DPR RI bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari juga dengan merasa aman, merasa nyaman, itu yang terpenting," tandas Lalu.

Dia juga mengingatkan agar proses penentuan pengganti Gibran diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.