Tanggapan Golkar soal Wapres Mundur: 'Kalau Kita Menanam dengan Cara Tak Jujur, Buahnya Pun Akan Pahit

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati mekanisme konstitusi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia menilai polemik politik terkait posisi Gibran tidak perlu lagi diperpanjang.

"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945,” ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menegaskan Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat tersebut.

Presiden Prabowo juga menyatakan telah menerima surat pengunduran diri dengan berat hati, namun menghormati keputusan Gibran.

Firman menyinggung bahwa polemik mengenai posisi Gibran telah berlangsung sejak proses pencalonannya pada Pilpres 2024. Persoalan yang muncul meliputi perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, perdebatan dokumen pendidikan, hingga gugatan hukum di pengadilan.

Ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.

Kementerian Pendidikan Nasional juga telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026.

"Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini,” tegasnya.

Proses Penggantian Harus Sesuai Konstitusi

Firman meminta semua pihak tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi politik. Ia menegaskan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

Menurutnya, setelah surat pengunduran diri diproses MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti.  

"Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan,” katanya.

Firman juga mengingatkan para pejabat dan politisi agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab politik.

"Siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu mengajak masyarakat kembali fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan pekerjaan masing-masing.

Ia berharap pelaku UMKM dapat kembali berusaha dengan tenang, sementara DPR RI tetap fokus pada fungsi legislasi, termasuk pembahasan RUU Hak Cipta dan RUU Perampasan Aset.

"Jangan sampai energi bangsa habis untuk polemik politik yang berkepanjangan. Kita harus kembali bekerja dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas,” pungkas Firman.