Komdigi Sebut Siap Cocokkan Data dengan Remotivi dan SAFEnet soal Dugaan Penghapusan Konten Karhutla
Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara menanggapi laporan dua lembaga Remotivi dan SAFEnet, yang menyoroti dugaan pemutusan akses (takedown) terhadap konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pihaknya menghargai langkah pemantauan yang dilakukan kedua lembaga tersebut sebagai bagian dari kontrol publik dan mekanisme check and balance dalam demokrasi.
Mediodecci mengaku siap mencocokkan temuan data SAFEnet dan Remotivi tersebut dengan data catatan penanganan konten yang dimiliki Komdigi.
"Data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka. Artinya, kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja, apa benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi," ujar Mediodecci dalam acara Ngopi Bareng Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci menjamin seluruh riwayat pengawasan dan komunikasi antara pemerintah dengan penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau platform digital terekam secara permanen. Menurutnya, catatan di dalam sistem elektronik kepatuhan Komdigi bersifat baku sehingga tidak dapat dimanipulasi maupun diubah sepihak.
"Kalau record Komdigi itu enggak bisa kita ubah, karena sifatnya mengobrol dengan platformnya juga pakai sistem elektronik. Jadi datanya bisa kita cek dan kita track back kembali," jelasnya.
Dalam laporan yang dirilis SAFEnet dan Remotivi pada Rabu (11/11/2026) disebut bahwa 74% permintaan penurunan konten kritik diajukan oleh Komdigi. Menanggapi hal ini, Mediodecci mengingatkan publik agar membaca data tersebut berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan.
Ia memaparkan bahwa angka 74% tersebut berasal dari 94 kasus dari total 127 aduan yang diterima dan dikelola oleh lembaga pemantau. Komdigi sendiri mengaku setelah ditelusuri secara internal berdasarkan periode waktu, Komdigi justru belum menemukan kesesuaian angka 94 kasus tersebut.
"Bahkan 94 itu sendiri kami belum tahu itu yang mana. Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang ditangani Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya kita coba untuk ketemu dialogis, itu akan lebih enak," tuturnya.
Mediodecci menambahkan, apabila dalam proses verifikasi ulang nantinya terbukti ada kekeliruan moderasi (false positive), Komdigi terbuka untuk berbenah dan memperbaiki mekanisme kerja.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tutur Mediodecci.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah