Golkar Tak Sodorkan Nama Pengganti Gibran, Pengamat Sebut Jaga Koalisi Prabowo

Sejumlah pengamat politik menilai keputusan Partai Golkar untuk tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai langkah positif dalam menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai sikap Golkar mencerminkan kedewasaan politik dan komitmen untuk menjaga keharmonisan koalisi.

Menurut Herry, keputusan tersebut dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur wakil presiden. Ia menyebut sikap Golkar sebagai bentuk kebesaran hati karena lebih mengutamakan kepentingan koalisi daripada kepentingan partai.

"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Herry mengatakan, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik.

Sebaliknya, apabila setiap partai koalisi berlomba mengajukan kandidat masing-masing, kondisi tersebut berisiko memicu persaingan dan mengganggu soliditas koalisi.

Herry bahkan menilai figur pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat dari luar partai koalisi berpotensi memperoleh penerimaan lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan politik salah satu partai.

"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menilai keputusan Golkar merupakan bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.

Menurut Ujang, penyerahan kewenangan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo penting untuk menghindari tarik-menarik kepentingan politik antarpartai.

"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.

Ia mengatakan, sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan, Golkar memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat atau memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama.

"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang menilai sikap tersebut juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Presiden Prabowo. Sebab, Prabowo dinilai membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.

Ujang juga menilai keputusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi kandidat hanya dari kalangan partai politik menunjukkan keterbukaan terhadap figur profesional.

Menurutnya, sikap tersebut memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon wakil presiden berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.

Baca Juga: Pasca Gibran Mundur, DPR Sudah Siapkan Langkah: Kami Serius Tidak Drama

"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mekeng juga menegaskan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Menurutnya, Prabowo memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.

"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujar Mekeng.