UGM Akan Bentuk TGPF Telusuri Demonstrasi 10 November

Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan tujuh mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian saat aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 telah dipulangkan.

Sementara itu, satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut.

Kepastian pemulangan tujuh mahasiswa itu diperoleh setelah Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (11/11/2026) sore untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa.

Dalam konferensi pers pada Kamis (12/11/2026), Ova menyampaikan kecaman terhadap segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika.

Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.

“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” ujar Ova.

Ova menjelaskan, koordinasi dengan Polda DIY dilakukan setelah dirinya bersama pimpinan universitas menyelesaikan agenda kedinasan di Surabaya. Hasilnya, tujuh mahasiswa dipulangkan sekitar pukul 20.00 WIB pada Rabu malam.

Dari tujuh mahasiswa tersebut, enam orang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), sedangkan satu lainnya berasal dari Fakultas Kehutanan. Adapun seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan waktu pemulihan.

UGM memastikan pendampingan terhadap mahasiswa terdampak akan terus dilakukan. Bantuan yang disiapkan mencakup pendampingan hukum, perawatan medis, serta dukungan pemulihan kondisi fisik dan psikologis.

Universitas juga membuka akses bagi mahasiswa maupun keluarga yang membutuhkan bantuan melalui kanal resmi UGM.

“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan tindak lanjuti,” tuturnya.

Selain pendampingan, UGM berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi lain. Tim tersebut akan menghimpun keterangan berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.

Ova menegaskan, proses pencarian fakta harus dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi serta tindak lanjut kepada pihak berwenang.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, mengatakan pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas untuk melindungi sivitas akademika, khususnya mahasiswa.

Melalui tim tersebut, UGM ingin memastikan informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa dapat ditelusuri dan diklarifikasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” kata Arie.

Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga kebebasan dan hak warga negara, terutama dalam situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban.

UGM, lanjut Arie, tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah, sekaligus menjalankan tanggung jawab melindungi warga kampus. Untuk menjaga objektivitas, universitas juga akan mengajak perguruan tinggi lain terlibat dalam proses penelusuran fakta.

“Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi,” ujarnya.