Bongkar Teknis Penyadapan Prabowo, Brigjen (Purn) Purnomo Sebut Sadap Suara Gampang

Direktur Intelijen BAIS Brigjen (Purn) Purnomo menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.

Purnomo menduga ada kemungkinan keterlibatan orang-orang di lingkaran Prabowo dalam kasus tersebut. Pasalnya, penyadapan itu disebut berlangsung selama sekitar dua tahun.

Baca Juga: Benarkah Gibran Mundur demi Selamatkan Jokowi dari Kasus Penyadapan? Kecurigaan Ini Mencuat

"Rekaman ini berjalan 2 tahun kira-kira. Heeh. Begitu sampai 2 tahun kalau sebulan saya oke-oke lah ya gitu. Tapi 2 tahun bukan waktu yang pendek," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (13/11).

"Berarti di lingkaran Prabowo adakah orang-orang yang membantu perencanaan ini? Kemungkinan begitu. Karena tanpa ada bantuan itu maka peralatan ini tidak akan berjalan semana mestinya," imbuhnya.

Purnomo kemudian menjelaskan bahwa penyadapan suara relatif mudah dilakukan. Namun, menurutnya, penggunaan perangkat yang juga dapat merekam gambar dan video membutuhkan peralatan serta sistem yang lebih kompleks.

"Maka saya bilang kalau hanya menyadap suara. gampang. Gampang menyadap suara ini enggak perlu enggak perlu macam-macam gitu ya. Tapi kalau dilengkapi dengan gambar, video dan sebagainya ini kan satu data yang akurat ya," tuturnya.

Meski demikian, Purnomo mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah hasil penyadapan dalam kasus tersebut hanya berupa rekaman suara atau juga mencakup gambar dan video.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokog strategis. 

Mereka di antaranya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), serta Widyaiswara Kepolisian Utama Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri dan pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Baca Juga: Usai Gibran Mundur, Muncul Pertanyaan Menohok: Jangan-Jangan Prabowo Terlibat Masalah dan Layak Disadap?

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, sejak 2025 para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur penegakan hukum yang sah.

Praktik penyadapan tersebut berakhir pada Oktober 2026 setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution memerintahkan tim teknis untuk menghapus seluruh data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink X (PLX).

Kasus ini kemudian resmi dilaporkan ke polisi pada 30 Oktober 2026.