Tak Cuma Soal Batas Usia 35 Tahun, DPR Usulkan Kriteria Penting Ini dalam Seleksi CPNS Guru Akhir 2026

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung rencana pemerintah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir 2026, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru.

Lalu mendorong pemerintah agar segera mengumumkan formasi dan jenis kebutuhan yang akan diprioritaskan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan kekurangan guru di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: Kabar Baik! Lulusan SMA dan SMK Berpeluang Daftar CPNS 2026, Menpan RB Bocorkan Syarat Utamanya

“Formasi untuk CPNS yang informasinya akhir tahun ini ya alhamdulillah kami menyambut baik. Dan tolong segera juga dilaksanakan formasinya apa, agar kekurangan guru di seluruh tanah air bisa tercukupi secara perlahan,” ujarnya kepada awak media di ruang rapat Komisi X DPR RI, Jumat (13/11/2026).

Menurut Lalu, persoalan kekurangan guru tidak mungkin dituntaskan sekaligus dalam kurun waktu satu tahun. Karena itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan secara berjenjang agar kebutuhan tenaga pengajar di setiap daerah dapat terpenuhi dengan lebih merata.

Ia juga menilai pemerintah perlu memperhatikan aspek usia dalam menyusun skema pengangkatan guru. Sebab, masih terdapat banyak tenaga pendidik berusia di atas 35 tahun yang harus mendapatkan perhatian dalam kebijakan tersebut.

“Tentu kalau kita berbicara kualifikasi, dari sisi usia hari ini, masih banyak juga guru-guru kita yang 35 tahun ke atas. Kemudian yang 35 tahun kebawah mekanismenya seperti apa juga sudah kami sampaikan,” ucap Lalu.

Tak hanya persoalan batas usia, Lalu turut mendorong agar masa pengabdian dan kemampuan profesional menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengangkatan. Ia menyebut kedua aspek tersebut telah masuk dalam usulan yang disampaikan kepada pemerintah.

“Termasuk usulan terkait dengan kriteria lama pengabdian. Kemudian kompetensi juga menjadi salah satu persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh guru-guru kita hari ini,” katanya.

Baca Juga: PERURI dan Kemdiktisaintek Kerja Sama Kembangkan Ekosistem Digital Perguruan Tinggi

Lebih lanjut, Lalu meminta pemerintah segera menindaklanjuti komitmen mengenai pengangkatan guru yang telah disepakati. Menurutnya, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) juga tidak boleh ditunda agar para guru memiliki kepastian mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Tetapi pada prinsipnya, komitmen dan kesepakatan ini harus segera dijalankan. Kemudian yang paling segera lagi harus disiapkan adalah petunjuk pelaksanaannya, ini sangat penting, supaya guru-guru kita siap dan waktunya tidak mendadak,” tandasnya.