Pramono Janjikan Relokasi Pedagang Pasar Kramat Jati Dilakukan Humanis, Ini Kebijakannya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya mengedepankan pendekatan humanis dalam proses relokasi pedagang Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya agar penataan kawasan pasar tidak mengabaikan kepentingan para pedagang.

"Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya," ujar Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).

Sebagai bentuk keringanan bagi pedagang yang terdampak, Pramono menetapkan pembebasan iuran selama enam bulan setelah relokasi. Kebijakan tersebut berlaku sama bagi pedagang sayur maupun pedagang lainnya yang harus berpindah ke lokasi baru.

"Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan," kata Pramono.

Meski meminta proses pemindahan dilakukan melalui dialog, Pramono menegaskan seluruh pedagang tetap harus bersedia menempati lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Dia menyatakan keputusan untuk menata kawasan Pasar Kramat Jati sudah ditetapkan.

"Prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik," imbuhnya.

Baca Juga: Pramono Bebaskan Iuran Pedagang Pasar Kramat Jati Selama 6 Bulan Usai Direlokasi

Pramono mengatakan penataan Pasar Kramat Jati merupakan persoalan lama yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Dia berharap upaya kali ini dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib dan teratur.

Dalam prosesnya, masih terdapat sejumlah pedagang sayur yang belum menyelesaikan relokasi. Pramono pun meminta jajarannya segera menuntaskan pemindahan karena lokasi baru untuk menampung para pedagang telah tersedia.