Belum Puas Gibran Mundur, DPR Mau Masalah Pencalonannya Diusut Tuntas

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai belum otomatis menutup berbagai persoalan konstitusional yang selama ini menjadi sorotan publik.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa pengawasan serta tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap perlu dikawal melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Keduanya menyampaikan pandangan tersebut setelah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tidak ditemukannya dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran dan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Yanuar Arif Wibowo menilai perjalanan Gibran sejak proses pencalonan hingga menjabat sebagai Wakil Presiden memang menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Baca Juga: Pigai Salut Jokowi Setia Dukung Pemerintah Usai Gibran Mundur: Prabowo Itu Mulia

Ia menegaskan bahwa generasi muda tetap harus memperoleh kesempatan untuk berkiprah dalam pemerintahan. Namun, kesempatan tersebut harus ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Yanuar juga menilai persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia berharap polemik tersebut bisa menjadi pelajaran agar proses politik dan ketatanegaraan ke depan berjalan sesuai aturan.

“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” ungkap Yanuar.

Senada, Harris menilai masih terdapat proses konstitusional yang perlu mendapat perhatian meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri. Ia mengingatkan agar konstitusi tidak diperlakukan secara fleksibel hanya untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun keluarga tertentu.

“Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” kata Harris.

Baca Juga: Gibran Mundur Bukan Karena Ijazah, Kini Kenang Momen Sempat Kecewakan PDIP

Diberitakan sebelumnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 12 November 2026. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadinya dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini turut menjadi sorotan.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik," tegas Gibran.