Kredit Foto: KEK Industropolis Batang
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka peluang penyusunan skema insentif baru untuk meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia. Usulan tersebut ditujukan bagi pengelola kawasan industri maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalamnya.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan, pemerintah masih perlu mengoptimalkan berbagai fasilitas yang sebenarnya sudah tersedia. Salah satu kendalanya berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha terhadap jenis fasilitas, persyaratan, hingga mekanisme pengajuannya.
"Pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya," ujar Tri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurut Tri, pembahasan mengenai fasilitas tersebut juga mencakup kemungkinan penyusunan skema insentif baru. Pemerintah ingin memastikan dukungan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing kawasan industri.
"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan," katanya.
Pembahasan ini dilakukan di tengah besarnya kontribusi kawasan industri terhadap perekonomian nasional. Hingga Juli 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110.000 hektare.
Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12.000 perusahaan dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja. Akumulasi investasi yang tercatat mencapai Rp6.750 triliun.
Sementara itu, kinerja industri pengolahan nonmigas juga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan III 2026, sektor tersebut tumbuh 5,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun.
Kemenperin menilai penguatan kawasan industri diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan manufaktur. Pengembangan kawasan juga diarahkan agar sesuai dengan potensi daerah, mendekatkan kegiatan produksi dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Baca Juga: 3.133 Lulusan Politeknik Kemenperin Diwisuda, Sebagian Sudah Terserap Industri
Baca Juga: Kemenperin Benahi Fondasi IKM, Legalitas Usaha Jadi Kunci Naik Kelas
Untuk membahas persoalan tersebut, Kemenperin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri eksisting dan 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari berbagai daerah.
Forum tersebut turut menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah ingin mengidentifikasi kendala pemanfaatan fasilitas sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Dengan demikian, insentif yang tersedia maupun skema baru yang nantinya diusulkan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perusahaan dan pengelola kawasan industri.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan