Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Prabowo Ubah Strategi Tangani Karhutla, Tak Mau Lagi Tunggu Hutan Terbakar

Prabowo Ubah Strategi Tangani Karhutla, Tak Mau Lagi Tunggu Hutan Terbakar Kredit Foto: BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah cara pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia tidak ingin lagi hanya bergerak setelah api telanjur membesar dan dampaknya menyebar ke berbagai wilayah.

Strategi baru yang disiapkan adalah memperkuat pencegahan sejak dini. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum berubah menjadi bencana besar yang membutuhkan pengerahan personel, peralatan, serta anggaran dalam jumlah besar.

Baca Juga: Pendukung Gibran Terlalu Penakut, Geisz Chalifah: Jangan Cuma Teriak Zalim, Sebut Orangnya

Di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menghadapi kebakaran hutan berskala besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan.

Dampaknya bahkan meluas hingga Malaysia dan Singapura. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memperbaiki pendekatan penanganan karhutla.

"Pemerintah saya bertekad untuk memulai program-program yang menentukan untuk mencegah kebakaran daripada menunggu kebakaran terjadi dan kemudian mengurangi dampaknya," kata Prabowo dikutip Senin (16/11/2026).

Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan yang ingin dibangun pemerintah: mengutamakan tindakan antisipatif dibandingkan hanya mengandalkan respons darurat ketika kebakaran sudah terjadi.

Prabowo juga memaparkan besarnya tantangan yang dihadapi ketika menangani karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan berskala besar membutuhkan waktu hampir empat bulan hingga berhasil dikendalikan. Operasi tersebut melibatkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan.

Jumlah personel yang dikerahkan menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang sangat besar, terlebih ketika api meluas ke sejumlah kawasan.

Namun, upaya tersebut tidak berjalan tanpa pengorbanan. Prabowo mengungkapkan bahwa 16 personel gugur saat menjalankan tugas, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Indonesia juga kehilangan dua helikopter selama operasi pemadaman berlangsung.

Fakta tersebut memperlihatkan tingginya risiko yang harus dihadapi petugas dalam menangani kebakaran hutan. Selain mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat, karhutla juga dapat membahayakan keselamatan personel yang bertugas di lapangan.

Karena itu, pendekatan pencegahan dinilai menjadi salah satu langkah penting agar pemerintah tidak terus-menerus menghadapi situasi darurat dengan skala sebesar itu.

Untuk mendukung perubahan strategi tersebut, presiden mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru dan sejumlah program strategis. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi kebakaran hutan sebelum terjadi.

Dengan adanya penguatan kelembagaan, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya bertumpu pada petugas pemadam yang diterjunkan ketika api muncul. Pemerintah ingin membangun sistem yang lebih berorientasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat kebakaran hutan memiliki karakteristik yang dapat berkembang cepat dan sulit dikendalikan apabila sudah meluas.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki kemampuan lebih baik dalam mengurangi risiko kebakaran, sehingga tidak selalu berada dalam posisi mengejar ketertinggalan setelah bencana terjadi.

Meski demikian, pembentukan lembaga baru dan program strategis tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam langkah operasional yang jelas, termasuk mekanisme kerja, kewenangan, serta koordinasi antarlembaga.

Perubahan pendekatan pemerintah ternyata tidak hanya menyasar aspek teknis pencegahan kebakaran. Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam persoalan karhutla.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut 17 izin konsesi perusahaan. Selain itu, 26 perusahaan sedang dalam proses penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh kepolisian.

Baca Juga: DPRD Jabar Soal Foto Gibran Dibalikkan Tak Hormat: Kami Tidak Bisa Mengontrol...

"Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang diselidiki oleh polisi kami," tegas Prabowo.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar