OJK Kasih Peringatan Keras, KTP Bisa Jadi Tiket Masuk Jebakan Pinjol
Kredit Foto: Azka Elfriza
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan kartu tanda penduduk (KTP) kepada orang lain karena identitas tersebut berpotensi disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Modus ini bahkan menawarkan imbalan Rp100.000 hingga Rp300.000, tetapi bisa membuat pemilik identitas menanggung utang hingga jutaan rupiah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan data pribadi, terutama nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP, menjadi salah satu aset berharga yang harus dilindungi di tengah perkembangan ekonomi digital.
Peringatan tersebut disampaikan Friderica kepada siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan dalam kegiatan OJK Mengajar: Pengenalan Produk Keuangan dan Pemanfaatannya di Era Digital secara daring, Senin (16/11/2026).
"Hal yang paling berharga itu adalah emas. Sekarang yang juga sangat berharga dan mungkin paling berharga adalah data diri dan informasi. Jadi yang sudah punya KTP, jangan pernah meminjamkan KTP-mu kepada siapapun," kata Friderica.
Dia menjelaskan, salah satu modus penyalahgunaan identitas dilakukan dengan meminta KTP seseorang untuk mengajukan pinjaman online. Pelaku biasanya menawarkan imbalan uang kepada pemilik identitas agar bersedia menyerahkan dokumen pribadinya.
Dalam contoh yang disampaikan Friderica, seseorang dijanjikan uang Rp100.000 hingga Rp300.000 setelah KTP-nya digunakan untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp3 juta. Namun, apabila pinjaman tersebut tidak dibayar, pemilik identitas justru berpotensi menjadi sasaran penagihan.
"Tapi selanjutnya, kamulah yang akan ditagih-tagih sama debt collector, kalau tidak, temenmu itu tidak membayar hutangnya," ujar Friderica.
Ancaman penyalahgunaan data pribadi tersebut menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai masyarakat seiring meningkatnya aktivitas keuangan digital. OJK juga menemukan beragam modus penipuan lain, mulai dari transaksi jual beli daring, tawaran pekerjaan, penyamaran sebagai pihak lain, hingga penipuan melalui media sosial.
Friderica mencontohkan penipuan berkedok hadiah yang menjanjikan sepeda motor senilai Rp25 juta kepada korban. Namun, pelaku meminta korban lebih dahulu mentransfer uang Rp5 juta dengan alasan pembayaran pajak agar hadiah dapat dikirimkan.
Modus lainnya adalah penipuan yang mengatasnamakan anggota keluarga dalam keadaan darurat. Pelaku biasanya memanfaatkan kepanikan korban untuk meminta sejumlah uang.
Besarnya ancaman penipuan digital tercermin dari laporan yang diterima OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Friderica mengungkapkan jumlah laporan penipuan yang masuk ke lembaga tersebut telah melampaui 740 ribu laporan.
"Ini banyak sekali, lebih dari 740 ribu laporan yang diterima OJK," kata Friderica.
Dia meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan segera melaporkan kejadian tersebut melalui IASC. Kecepatan pelaporan menjadi penting karena keterlambatan dapat mengurangi peluang penyelamatan dana yang telah ditransfer kepada pelaku.
Di sisi lain, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%.
Kesenjangan serupa juga terlihat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kelompok tersebut memiliki indeks literasi keuangan sebesar 62,72%, jauh di bawah indeks inklusi keuangan yang mencapai 92,76%.
Data tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan jauh lebih luas dibandingkan dengan pemahaman mereka mengenai produk keuangan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi di era digital.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: