Petani Sawit Khawatirkan El Nino, Asosiasi Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor
Kredit Foto: Abdul Aziz
Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan biaya layanan (service fee) terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban biaya perdagangan sawit ketika pekebun rakyat sedang menghadapi penurunan produktivitas dan pelemahan harga tandan buah segar (TBS).
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, rencana pengenaan biaya layanan tersebut muncul pada saat kondisi ekonomi pekebun belum membaik. Fenomena El Niño telah menekan produktivitas perkebunan sawit di sejumlah wilayah, dengan perkiraan penurunan produksi mencapai 10-15 persen.
Berkurangnya produksi berdampak langsung terhadap volume TBS yang dapat dijual petani dan pendapatan rumah tangga pekebun.
Tekanan juga terlihat dari perkembangan harga TBS di sejumlah daerah. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada di kisaran Rp2.650-Rp3.400 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.
Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun menjadi Rp3.440,93 per kilogram dari sebelumnya Rp3.484,85 per kilogram. Sementara di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11-17 November 2026.
Menurut Darto, pekebun menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni penurunan volume produksi dan pelemahan harga jual. Karena itu, penambahan komponen biaya baru dalam perdagangan sawit dikhawatirkan semakin memperberat kondisi petani.
"Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Niño, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," kata Darto, dikutip Senin (16/11/2026).
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony sebelumnya menyampaikan dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali bahwa biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan di bawah US$1 per ton. Besaran finalnya direncanakan diumumkan pada Desember 2026 sebelum sistem tersebut diterapkan mulai 1 Januari 2027.
POPSI mempertanyakan urgensi pengenaan biaya tersebut. Pasalnya, industri sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).
Darto meminta DSI menjelaskan secara terbuka dasar pengenaan tarif, jenis layanan yang diberikan, serta penggunaan dana yang diperoleh. Menurut dia, pelaku usaha dan masyarakat perlu mengetahui apakah biaya tersebut digunakan untuk pembiayaan sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan.
POPSI juga mengusulkan agar kebutuhan pembiayaan tata kelola ekspor terlebih dahulu dikaji melalui penerimaan negara yang sudah ada, termasuk Bea Keluar melalui mekanisme APBN.
"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," tegasnya.
Selain transparansi tarif, POPSI meminta penetapan service fee tidak hanya menjadi keputusan internal DSI bersama pemegang saham. Kebijakan yang berdampak terhadap seluruh rantai perdagangan sawit, menurut Darto, perlu melibatkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Mobil Kota! Pikap Listrik JAC Bidik Pasar Perkebunan Sawit
POPSI meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya. Kajian mengenai potensi dampaknya terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS di tingkat pekebun juga dinilai perlu dilakukan secara terbuka.
Dalam jangka pendek, POPSI meminta penerapan biaya layanan tersebut ditunda hingga dampak El Niño mereda, produktivitas perkebunan mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik.
Darto menegaskan, POPSI tidak menolak upaya pemerintah memperbaiki transparansi, efisiensi, dan tata kelola ekspor sawit. Namun, pembenahan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh rantai pasok dan tidak menciptakan tambahan biaya yang berisiko menekan produsen di tingkat hulu.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: