Raffi Ahmad Ternyata Pernah Konsultasi ke KPK Sebelum Terima Endorse Miliaran
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Raffi Ahmad memberikan penjelasan mengenai polemik kontrak kerja sama jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaannya dengan sejumlah kementerian.
Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, proyek bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan ketika ia sudah mengemban jabatan tersebut.
Saat resmi menjadi pejabat pemerintah pada 2024 lalu, Raffi mengaku telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan untuk mengetahui kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Baca Juga: Raffi Ahmad dan The Dudas Sumbangkan Rp15 Miliar Honor Kerja Sama dengan Kementerian
"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkap suami Nagita Slavina itu.
Meski mengaku telah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah, Raffi menyadari bahwa posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden membuat setiap keputusan perlu mempertimbangkan aspek etika dan kepatutan. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kepercayaan publik yang melekat pada jabatan tersebut.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya. Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," tambah Raffi Ahmad.
Baca Juga: Bukan Cuma Raffi Ahmad, Ini Daftar Artis Diduga Pernah Terima Endorse Proyek Pemerintah
Atas polemik yang berkembang soal perusahaannya menerima bayaran miliaran, Raffi pun menyampaikan permintaan maaf.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," kata Raffi Ahmad.
Tak hanya itu, Raffi juga menyatakan terbuka apabila harus menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: