Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Soal Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Jika Ada Ormas Terlibat...

Soal Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Jika Ada Ormas Terlibat... Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut.

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam dialog bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno di kanal YouTube Mahfud MD Official, yang dipandu Rizal Mustary dan tayang pada 14 November 2026.

Dalam dialog tersebut, Rizal menyinggung kemungkinan adanya pihak yang lebih besar di balik dugaan penyadapan. Ia menyebut pihak-pihak tersebut sebagai penerima manfaat atau beneficial owner dari peristiwa itu. Mahfud menyetujui pandangan tersebut dan menilai tidak masuk akal jika perkara sebesar ini hanya melibatkan pelaksana di lapangan.

Mahfud mengaku sejak awal menyebut kasus tersebut sebagai makar. Namun, istilah makar yang digunakannya merujuk pada pengertian umum, yakni tindakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, bukan semata-mata unsur delik secara terperinci.

“Kalau yang disadap presiden dan yang menyadap Kapolri, apa dalihnya? Tidak bisa mengatakan ingin menolong presiden,” kata Mahfud.

Ia mengaitkan dugaan penyadapan itu dengan sejumlah peristiwa sebelumnya, termasuk kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya berpotensi membentuk persepsi bahwa Presiden Prabowo gagal menjalankan pemerintahan.

Mahfud menduga informasi hasil penyadapan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengetahui kebijakan dan keinginan Presiden, kemudian mengganggu pelaksanaannya. Karena itu, ia menilai penting untuk mencari tahu siapa yang berada di balik operasi tersebut dan siapa yang mendapatkan keuntungan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku mendengar kabar bahwa pengusutan perkara kemungkinan dibatasi pada titik tertentu. Menurutnya, pembatasan dalam penegakan hukum bukan hal baru karena proses hukum kerap dipengaruhi kesepakatan politik.

Meski demikian, ia menilai pengusutan yang dibatasi justru berisiko tidak mengungkap keseluruhan persoalan.

“Tapi kadang itu salah juga, sebenarnya kalau dibuka sampai ke akarnya malah lebih bagus,” ujarnya.

Baca Juga: Listyo Sigit Bukan Bermaksud 'Selamatkan' Prabowo, Mahfud MD dan Mantan Wakapolri Bahas Perang Persepsi

Mahfud menegaskan informasi mengenai pembatasan tersebut masih sebatas gosip. Ia juga mendengar penyelidikan masih dikembangkan ke arah partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Jika ditemukan ormas atau partai politik yang terbukti menjalankan gerakan untuk mengganggu Presiden, menurut Mahfud, organisasi tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk pembubaran. Para pelakunya juga dapat diadili.

Karena itu, Mahfud mendorong agar aparat tidak hanya mengusut pelaksana penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menjadi penggerak maupun penerima manfaat.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat