OJK Belum Tetapkan Sanksi bagi Bank yang Gagal Penuhi Modal Inti pada 2027
Kredit Foto: Cita Auliana
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menetapkan secara rinci batas waktu pemenuhan modal inti maupun konsekuensi bagi bank yang belum mampu memenuhi ketentuan permodalan hingga 2027. Kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan dengan mempertimbangkan kesiapan industri perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penguatan struktur dan permodalan perbankan menjadi salah satu prioritas regulator melalui konsolidasi. Langkah ini diarahkan untuk membentuk bank dengan skala usaha lebih besar, efisien, dan memiliki daya saing yang kuat.
"Dalam proses penyusunannya, OJK mempertimbangkan kondisi dan kesiapan industri agar kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta kesinambungan fungsi intermediasi perbankan," ujar Dian dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
OJK juga belum merinci tindak lanjut bagi bank yang belum dapat memenuhi persyaratan modal, termasuk rencana penghapusan kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1. Regulator masih memantau perkembangan permodalan dan kapasitas usaha bank, termasuk perubahan pengelompokan KBMI sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, OJK belum mengungkapkan jumlah bank yang telah naik kelas dari KBMI 1 ke KBMI 2 maupun dari KBMI 2 ke KBMI 3.
Dian menjelaskan, konsolidasi perbankan diharapkan dapat mendorong terciptanya skala ekonomi atau economies of scale. Dengan skala usaha yang lebih besar, bank diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kapasitas intermediasi, serta mengoptimalkan investasi teknologi dan digitalisasi.
"Melalui konsolidasi dan pengurangan jumlah bank, diharapkan dapat terbentuk bank-bank dengan skala usaha yang lebih besar sehingga mampu mencapai economies of scale, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kapasitas intermediasi, mengoptimalkan investasi teknologi dan digitalisasi, serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko dan dinamika perekonomian," jelasnya.
Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Inisiatif Strategis 1.1 mengenai Akselerasi Konsolidasi dan Efektivitas Sinergi Perbankan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengenai penyusunan peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
Baca Juga: OJK Ungkap Syarat Nasabah untuk Mendapatkan Bunga Spesial dari Bank
Baca Juga: OJK Siapkan Jurus Merger hingga Akuisisi, 4 Bank Syariah Besar Dibidik pada 2027
Sebagai langkah awal, OJK telah menerbitkan Surat Nomor S-38/D.03/2025 pada 24 Oktober 2025 yang berisi imbauan penguatan fundamental dan konsolidasi bagi bank KBMI 1.
Melalui surat tersebut, bank-bank KBMI 1 diminta mengevaluasi kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan masing-masing. OJK juga mendorong bank mengidentifikasi peluang konsolidasi maupun sinergi strategis, meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.
"Secara umum, konsolidasi perbankan diarahkan untuk membentuk struktur industri perbankan yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing," pungkas Dian.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: