Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Buruh dan Pengusaha Wajib Bersiap! UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November

Buruh dan Pengusaha Wajib Bersiap! UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Dalam penetapan tahun depan, pemerintah menggunakan formula yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Rentang indeks tertentu dalam aturan baru tersebut lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menetapkan rentang 0,5 hingga 0,9.

"Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP)," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah, Senin (16/11/2026).

Dengan jadwal tersebut, penetapan UMSP paling lambat dilakukan lima hari setelah UMP ditetapkan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang menetapkan UMK memiliki batas waktu hingga 25 November 2026, sedangkan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dilakukan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Yassierli menjelaskan, formula penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Adapun indeks tertentu yang digunakan memiliki rentang 0,5–1,0, dengan penentuan indeks mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan daerah.

"Pada PP 49/2025 itu indeks tertentunya dengan range 0,5 sampai 0,9. Pada UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai 1,0. Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak Ibu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah masing-masing menggunakan indeks 0,5 sampai 1,0," kata Yassierli.

Dalam penetapan upah minimum 2027, pemerintah belum menggunakan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terbaru. Yassierli menyebut, KHL baru akan digunakan sebagai dasar penghitungan upah minimum 2028 yang ditetapkan pemerintah daerah pada akhir 2027.

Untuk sementara, Kemnaker menggunakan data konsumsi rumah tangga sebagai pendekatan dalam mengestimasi KHL. Estimasi tersebut disusun berdasarkan empat komponen pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

"Sesuai janji, kami juga siapkan estimasi KHL pada level kabupaten/kota dengan pendekatan klaster. KHL ini kami berikan dokumen detailnya. KHL ini dihitung berdasarkan empat komponen konsumsi, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain-lain, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, dan pengeluaran tempat tinggal," ujar Yassierli.

Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis penetapan upah minimum beserta lampiran data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.

Sebelumnya, Kemnaker telah menggelar rapat koordinasi teknis dengan kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026 untuk mempersiapkan proses penetapan upah minimum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempersiapkan proses penetapan upah minimum dengan melibatkan pekerja dan pengusaha melalui pembahasan tripartit.

Baca Juga: Pekerja Harap Bersabar! BSU Rp900 Ribu Masih Belum Disalurkan, Ini Kata Menaker

Baca Juga: Upah Minimum Provinsi 2027 Bakal Naik? Begini Jawaban Menaker Yassierli

Tito menyebut sejumlah wilayah yang selama ini memiliki dinamika pengupahan cukup tinggi, antara lain Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

"Setelah nanti sudah ada guidelines yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), maka kita akan lihat daerah-daerah ini nanti dia akan melakukan pembicaraan tripartit ya, terutama dengan selain pemerintah, dengan para buruh, serikat buruh daerah masing-masing, dengan para pengusaha, Apindo atau Kadin," kata Tito.

Menurut Tito, koordinasi antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha diperlukan agar penetapan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak serta mengurangi potensi gejolak di daerah.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri