Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Prabowo Soroti Laporan Ekspor Tambang, Barang 100 Ton Jangan Dilaporkan Hanya 50 Ton

Prabowo Soroti Laporan Ekspor Tambang, Barang 100 Ton Jangan Dilaporkan Hanya 50 Ton Kredit Foto: BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan volume barang yang diekspor perusahaan harus sesuai dengan laporan kepada negara. Ia mencontohkan, apabila sebuah perusahaan mengirim 100 ton komoditas ke luar negeri, jumlah yang dilaporkan juga harus 100 ton, bukan hanya 50 atau 30 ton.

"Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," kata Prabowo.

Untuk memperkuat pengawasan, Prabowo menyebut seluruh kegiatan ekspor kini harus melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Mekanisme tersebut diharapkan membuat negara dapat memantau jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri secara lebih terkontrol.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut kebijakan ekspor satu pintu itu menjadi salah satu upaya agar negara tidak lagi dirugikan akibat laporan yang tidak sesuai dengan volume barang sebenarnya.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan keinginan pemerintah agar hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

Baca Juga: Penunjukan Luhut Jadi Wapres Pengganti Gibran Dinilai Bisa Jadi Kesalahan Fatal Prabowo

Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Ia bahkan membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan tambang. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal dengan ketentuan keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia setelah modal investasi kembali.

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui pengawasan ekspor satu pintu dan pengaturan hasil pertambangan, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama