Kredit Foto: DJKI
Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat perlindungan serta pemulihan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menilai tingginya jumlah permohonan perlindungan harus menjadi perhatian serius, terutama terkait keselamatan dan pemenuhan hak korban.
Berdasarkan data LPSK, sepanjang Januari hingga 11 November 2026 tercatat 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 271 permohonan berkaitan dengan korban TPPO.
Kasus yang ditangani beragam, mulai dari pekerja migran Indonesia nonprosedural, terutama dengan tujuan Malaysia, hingga penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Yasonna menegaskan, 271 permohonan tersebut bukan sekadar angka administratif. Di baliknya terdapat korban yang menghadapi ancaman, eksploitasi, kehilangan kebebasan, hingga risiko kehilangan nyawa.
"TPPO merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merampas hak dan martabat manusia, tetapi juga mengancam keselamatan serta masa depan para korbannya. Negara tidak boleh membiarkan korban menghadapi situasi tersebut sendirian. Perlindungan harus diberikan secara nyata, cepat, dan menyeluruh," tegas Yasonna di Medan, 14 November 2026.
Yasonna Minta LPSK Jelaskan Penanganan 271 Permohonan
Yasonna meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO secara komprehensif. Ia ingin mengetahui karakteristik kasus, wilayah asal korban, kebutuhan perlindungan, serta kendala yang dihadapi lembaga tersebut.
Menurutnya, Komisi XIII DPR perlu mendapatkan gambaran mengenai jumlah korban yang telah memperoleh pendampingan serta pemenuhan kebutuhan medis, psikologis, hukum, dan pemulihan sosial.
"Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak permohonan yang masuk, tetapi sudah sejauh mana korban mendapatkan perlindungan. Berapa yang sudah memperoleh pendampingan? Bagaimana kondisi mereka? Apakah kebutuhan medis, psikologis, hukum, dan pemulihan sosialnya sudah terpenuhi?" ujar Yasonna.
Ia juga menyoroti praktik perekrutan pekerja migran secara ilegal yang kerap menggunakan iming-iming pekerjaan dan penghasilan tinggi. Kondisi ekonomi dan minimnya informasi dapat membuat masyarakat rentan menjadi korban eksploitasi.
Sementara itu, kasus penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia menunjukkan bahwa modus TPPO terus berkembang. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga harus mengungkap jaringan perekrutan dan pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut.
Perlindungan Korban TPPO Harus Berkelanjutan
Lebih lanjut, Yasonna mendorong LPSK memperkuat perlindungan terpadu bagi korban TPPO. Upaya tersebut mencakup pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya.
Ia menegaskan, perlindungan tidak boleh berhenti setelah korban diselamatkan atau proses hukum berjalan. Pendampingan harus berlanjut hingga korban mampu memulihkan kehidupan dan kembali merasa aman.
"Jangan sampai korban berhasil diselamatkan, tetapi kemudian dibiarkan menghadapi trauma, persoalan ekonomi, stigma sosial, dan ancaman dari pelaku. Perlindungan harus memastikan korban mendapatkan kembali hak, martabat, dan kesempatan untuk membangun kehidupannya," tegasnya.
Yasonna juga meminta penguatan koordinasi antara LPSK, kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia.
Menurutnya, pencegahan, penyelamatan, penegakan hukum, dan pemulihan korban harus berjalan secara terpadu.
"Negara harus hadir sejak masyarakat direkrut, ketika mereka menghadapi eksploitasi, hingga proses pemulihan setelah diselamatkan. Jangan sampai perlindungan baru diberikan setelah korban mengalami penderitaan yang berat," pungkas Yasonna.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat