Ketua MPR Belum Jabarkan 2 Poin Tambahan, Syarat Pengganti Gibran Lebih Banyak dari Ketentuan UU Pemilu
Kredit Foto: BPMI
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden (wapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam aturan tersebut, terdapat 20 persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, terdapat selisih dua poin antara persyaratan yang disebut Muzani dan ketentuan dalam UU Pemilu. Namun, Muzani belum merinci 22 persyaratan tersebut. Belum diketahui pula apakah dua poin tambahan itu merupakan persyaratan administratif atau dokumen pendukung lainnya.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Pasal 169 UU Pemilu mengatur 20 persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup aspek kewarganegaraan, rekam jejak hukum, kesehatan, pendidikan, hingga kesetiaan terhadap ideologi negara.
Berikut 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu:
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan Warga Negara Indonesia.
- Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Muzani mengatakan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon pengganti wakil presiden akan dilakukan oleh tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat.
Baca Juga: Soal Catatan Kinerja, Gibran: Ukurannya Bukan Jumlah
Tim tersebut akan memeriksa berbagai dokumen calon, termasuk ijazah dan persyaratan kesehatan.
"Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya," ujar Muzani.
Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai dua persyaratan tambahan yang membuat jumlah persyaratan calon pengganti Gibran menjadi 22 poin, sementara UU Pemilu mengatur 20 persyaratan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: