Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ada Apa di Balik Isu Emas Ujung Kulon?
Oleh: Satrio Arismunandar
Kredit Foto: Istimewa
Wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendadak berkembang menjadi isu politik dan lingkungan yang sensitif.
Gagasan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, memunculkan pertanyaan: apakah pemindahan badak benar-benar didorong kepentingan konservasi, atau terdapat agenda lain di baliknya?
Salah satu dugaan yang beredar adalah adanya potensi emas sangat besar di bawah kawasan Ujung Kulon, bahkan disebut-sebut hampir menyamai Freeport. Jika benar, pemindahan badak dikhawatirkan menjadi langkah awal untuk membuka kawasan konservasi bagi kegiatan pertambangan.
Dugaan tersebut kemudian berkembang menjadi tudingan yang berpotensi menyeret pemerintah Prabowo ke dalam kontroversi kepentingan ekonomi dan lingkungan.
Namun, sebelum menarik kesimpulan, ada baiknya kita memisahkan tiga persoalan: fakta geologi, alasan relokasi badak, dan dugaan kepentingan pertambangan.
Potensi Emas Bukan Berarti Cadangan Emas Raksasa
Bahwa wilayah Pandeglang dan sekitarnya memiliki potensi mineralisasi emas bukanlah cerita tanpa dasar. Salah satu buktinya adalah Tambang Emas Cibaliung yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).
Tambang tersebut berada di Kabupaten Pandeglang, di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon, bukan di dalam kawasan taman nasional. Wilayah izin pertambangannya sekitar 1.340 hektare. Produksi komersial dimulai pada 2010 dan kegiatan pertambangannya telah memasuki fase akhir siklus produksi.
Penelitian geologi yang diterbitkan dalam Buletin Sumber Daya Geologi pada 2020 juga mengidentifikasi sejumlah zona prospek mineralisasi di kompleks geologi Cibaliung. Penelitian tersebut menemukan 14 area prospek dan merekomendasikan eksplorasi lanjutan pada enam lokasi.
Temuan itu menunjukkan bahwa kawasan Pandeglang memang menarik secara geologis. Namun, area prospek tidak serta-merta dapat disebut sebagai cadangan emas yang telah terbukti layak ditambang.
Di sinilah klaim mengenai emas setara Freeport perlu diuji. Hingga kini, belum ditemukan data eksplorasi, hasil pengeboran, maupun perhitungan sumber daya dan cadangan yang dapat diverifikasi secara terbuka untuk membuktikan adanya deposit emas raksasa di bawah Taman Nasional Ujung Kulon.
Membandingkannya dengan Freeport tanpa data mengenai kadar bijih, tonase, serta klasifikasi sumber daya dan cadangan yang setara jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dengan demikian, potensi emas di sekitar Pandeglang merupakan fakta geologi yang memiliki dasar penelitian. Namun, klaim bahwa di bawah Ujung Kulon tersimpan emas hampir sebesar Freeport masih berada pada tingkat spekulasi dan belum didukung bukti geologi yang memadai.
Mengapa Badak Hendak Dipindahkan?
Hashim menyampaikan gagasan pemindahan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Alasan yang dikemukakannya berkaitan dengan risiko bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan kemungkinan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga menyebut peluang pendanaan konservasi melalui investor dan lembaga donor internasional.
Gagasan membangun populasi kedua badak Jawa sebenarnya bukan hal baru. Kementerian Kehutanan sejak 2025 telah menjalankan program translokasi dan pengembangan habitat kedua melalui Javan Rhino Study and Conservation Area.
Pemerintah menyebut sejumlah persoalan sebagai alasan perlunya intervensi konservasi, antara lain rendahnya keragaman genetik, keterbatasan daya dukung habitat, dan risiko kepunahan apabila seluruh populasi badak Jawa hanya terkonsentrasi di satu kawasan.
Artinya, gagasan membangun populasi kedua memiliki landasan konservasi yang telah dibicarakan sebelum kontroversi terbaru muncul.
Namun, rencana membawa badak ke Alas Purwo tetap memerlukan kajian tersendiri. Lokasi tersebut harus dinilai berdasarkan kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, keamanan, daya dukung ekosistem, serta kemampuan pengelolaannya dalam jangka panjang.
Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo masih merupakan calon habitat yang perlu dikaji, bukan lokasi relokasi yang telah diputuskan secara final.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang harus dibedakan: kebutuhan membangun populasi kedua sebagai strategi konservasi dan keputusan mengenai lokasi yang paling tepat untuk mewujudkannya. Keduanya membutuhkan dasar ilmiah yang kuat.
Kecurigaan Publik Tidak Boleh Diabaikan, tetapi Juga Tidak Boleh Dianggap sebagai Bukti
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menyampaikan kekhawatiran bahwa relokasi badak mungkin berkaitan dengan potensi pertambangan emas. Namun, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terkonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
WALHI juga mengkritik rencana relokasi yang tidak didahului kajian ekologis secara transparan. Kekhawatiran ini patut diperhatikan karena pemindahan satwa langka bukan tindakan sederhana. Proses tersebut memiliki risiko terhadap keselamatan individu badak, keberhasilan adaptasi, serta kelangsungan populasi secara keseluruhan.
Kritik semacam ini sah dalam demokrasi. Apalagi Hashim merupakan adik kandung Presiden. Hubungan keluarga tersebut membuat setiap kebijakan yang melibatkan dirinya mudah dikaitkan dengan kemungkinan konflik kepentingan.
Karena itu, pemerintah perlu lebih terbuka, bukan justru menganggap setiap kecurigaan sebagai serangan politik.
Namun, hubungan keluarga bukan bukti adanya agenda pertambangan. Demikian pula, keberadaan potensi emas di sekitar Ujung Kulon tidak membuktikan bahwa relokasi badak dirancang untuk membuka jalan bagi eksploitasi mineral.
Kecurigaan publik perlu dijawab dengan transparansi, bukan dibungkam. Sebaliknya, tuduhan juga harus memiliki dasar bukti agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang menyesatkan.
Secara hukum, taman nasional merupakan kawasan konservasi dengan rezim perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat kerangka perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Karena itu, pemindahan satwa tidak serta-merta mengubah status hukum kawasan atau menjadikannya terbuka bagi kegiatan pertambangan.
Pembahasan mengenai kemungkinan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemindahan badak dan perubahan peruntukan kawasan merupakan dua persoalan berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.
Pada akhirnya, pemerintah perlu menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar pernyataan. Kajian risiko bencana, kelayakan habitat Alas Purwo, dampak terhadap populasi badak, peta wilayah pertambangan, serta status hukum kawasan Ujung Kulon harus dibuka secara transparan.
Jangan sampai badak Jawa menjadi korban spekulasi politik, tetapi jangan pula konservasi dijadikan alasan untuk menutup pertanyaan publik.
Potensi emas harus dibuktikan melalui penelitian geologi. Relokasi badak harus didasarkan pada kajian ilmiah. Sementara itu, dugaan konflik kepentingan harus diuji melalui transparansi dan pengawasan independen.
Dalam perkara ini, yang dibutuhkan bukan pembelaan politik terhadap pemerintah ataupun tudingan tanpa bukti. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap salah satu kekayaan hayati paling berharga milik Indonesia.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: