Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pemerintah Usulkan Hanya Ada Satu Kadin, AD/ART Harus Disahkan Lewat Keppres

Pemerintah Usulkan Hanya Ada Satu Kadin, AD/ART Harus Disahkan Lewat Keppres Kredit Foto: Kemenperin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah mengusulkan agar hanya ada satu organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang diakui negara. Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin nantinya harus mendapat persetujuan pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji saat memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Sarmuji mengatakan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan Kadin sebagai wadah bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Baca Juga: Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit

"Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Sarmuji.

RUU Kadin disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, hingga kewenangan Kadin.

Dalam rancangan awalnya, Kadin juga ditegaskan sebagai satu-satunya wadah yang mandiri bagi seluruh pelaku usaha, baik dari sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta. Keanggotaan tersebut mencakup pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi maupun yang tidak.

Sarmuji menjelaskan, pemerintah telah membahas RUU tersebut bersama sejumlah kementerian dan lembaga sebelum menyusun DIM. Pembahasan dilakukan untuk memastikan ketentuan dalam rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan memberikan kepastian hukum.

"Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha," ujarnya.

163 Butir DIM Diusulkan Dihapus

Dalam pembahasan RUU Kadin, pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM yang berasal dari rancangan usulan DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 butir diusulkan untuk dihapus.

Sementara itu, 49 butir diusulkan tetap, 18 butir mengalami perubahan redaksional, 11 butir direposisi, 17 butir diubah, dan 10 butir lainnya merupakan penambahan substansi baru.

Salah satu alasan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar urusan internal organisasi tidak terlalu banyak diatur dalam undang-undang. Pemerintah mengusulkan agar aspek seperti keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pengelolaan organisasi diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin.

Menurut Sarmuji, pengaturan tersebut diperlukan agar Kadin memiliki keleluasaan menyesuaikan tata kelola organisasinya dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha.

"Pengaturan tata kelola internal organisasi perlu memberikan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sejumlah aspek yang bersifat internal dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin," ungkapnya.

Di luar perubahan tersebut, pemerintah juga mengusulkan sejumlah substansi baru. Di antaranya, pengaturan persetujuan pemerintah terhadap AD/ART Kadin, penjelasan lebih rinci mengenai unsur keanggotaan yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha, serta kewenangan Kadin dalam menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.

Pemerintah juga ingin menambahkan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.

Usulan lainnya menyangkut fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang sedang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Ketentuan ini diharapkan memperjelas peran Kadin dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada pelaku usaha.

Keanggotaan Otomatis Jangan Bebani IKM

Kementerian Perindustrian turut memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan aturan tersebut. Salah satunya mengenai batas kewenangan Kadin dalam menyediakan jasa layanan, termasuk penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi.

Batas kewenangan itu dinilai perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan tugas kementerian dan lembaga yang juga memiliki kewenangan menerbitkan dokumen serupa, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.

Selain itu, Kemenperin menyoroti rencana integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Mekanisme keanggotaan otomatis dinilai tidak boleh menambah beban biaya bagi pelaku usaha, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

Baca Juga: Menperin Akui Belum Tahu Dana Pesangon Perusahaan Dikelola Danantara

Baca Juga: Beban Baru Perusahaan! Menperin Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Wajib Disiapkan

Pemerintah juga meminta agar keanggotaan otomatis tidak serta-merta membuat pelaku usaha wajib membayar iuran kepada Kadin.

Pembahasan DIM pemerintah terhadap RUU Kadin telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026. Pembahasan kemudian berlanjut pada 23 Oktober, 27-29 Oktober, 2-4 November, serta 11-12 November 2026.

Dalam pembahasan terakhir, pemerintah mendalami enam isu yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sekaligus memfinalisasi DIM.

Sarmuji berharap pembahasan bersama DPR dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian hukum, memperjelas fungsi dan kewenangan Kadin, serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung dunia usaha nasional.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan