Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan UMP 2027, Target Rampung Desember

Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan UMP 2027, Target Rampung Desember Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Pemerintah daerah diminta membuka ruang dialog antara pekerja dan pengusaha untuk mencari formula pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.

Tito mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Pemerintah provinsi (Pemprov) kemudian perlu menyesuaikan penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah. 

Ia menekankan pentingnya pelibatan tiga unsur dalam proses pembahasan upah minimum, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” kata Tito di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Said Iqbal Sindir Gubernur Pramono: Malu Dong, Masak UMP Ibu Kota Lebih Rendah

Kemendagri juga akan mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Tito menyebut jajarannya akan menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci bagi daerah, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan tahapan penetapan upah minimum 2027. Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026.

Lima hari setelahnya, pemerintah daerah dijadwalkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian.

Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian teknis serta data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah