Ketimpangan Pembangunan Jadi Sorotan, IMM Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Hilirisasi
Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman masih menjadi tantangan bagi Kalimantan Barat.
Keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya nilai tambah sumber daya alam, hingga akses pelayanan publik menjadi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik" yang digelar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, tokoh adat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk membahas tantangan pembangunan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat.
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak R.M. Nasir, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi.
Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi potensi sumber daya alam (SDA), penguatan hilirisasi industri, hingga peningkatan konektivitas transportasi dan telekomunikasi di wilayah pedalaman.
Kepala Kesbangpol Kota Pontianak R.M. Nasir memaparkan capaian pembangunan infrastruktur dasar di Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian tersebut mencakup sektor kelistrikan, layanan air bersih, serta kondisi jalan mantap yang berada pada kisaran 80–90 persen.
"Capaian pembangunan di wilayah perkotaan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding untuk mendorong peningkatan infrastruktur di daerah lain yang masih menghadapi keterbatasan geografis,"ujarnya, Selasa (17/11/2026)
Sementara itu, Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng menekankan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam Kalimantan Barat melalui penguatan hilirisasi industri.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan kekayaan alam tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Alex juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur perkotaan yang membutuhkan perhatian, seperti penanganan banjir, kemacetan, perbaikan drainase, serta percepatan pembangunan Jembatan Kapuas 3.
Di sisi lain, Ketua Kamus Raya Shirat Nurwandi menyoroti keterbatasan konektivitas transportasi dan telekomunikasi di wilayah pedalaman, khususnya kawasan Ujung Melawi.
"Pemerataan akses infrastruktur dan pelayanan publik menjadi faktor penting untuk membuka peluang ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan ant wilayah,"katanya
Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan PC IMM Pontianak Ridwan Apriliyanto mengatakan, diskusi tersebut merupakan bagian dari kontribusi mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah sekaligus membangun komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Ia menilai integrasi nasional tidak cukup hanya dibangun melalui semangat persatuan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
"Mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah melalui penyampaian aspirasi, gagasan, serta rekomendasi kebijakan yang berbasis kondisi riil masyarakat," ujarnya.
Melalui forum tersebut, PC IMM Pontianak mendorong penguatan program pembangunan pemerintah agar lebih menjangkau wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan Barat.
Diskusi juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.
Percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Dengan demikian, pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi agenda peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: