Kredit Foto: Muchlis Jr - BPMI
Bursa calon wakil presiden pengganti mulai menjadi perhatian sejumlah partai politik. Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan menunjuk tokoh dari internalnya, namun terdapat desas-desus bahwa ia sebenarnya memiliki ketertarikan terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai presiden sebenarnya kepincut dengan Pramono Anung. Hanya saja, terdapat sejumlah persoalan politik yang bisa membuat rencana tersebut sulit terealisasi.
Baca Juga: Loyalis Prabowo: Pengganti Gibran Harus Figur Premium, Sosok Itu Adalah...
"Tapi sayangnya dia ini orangnya ribet," kata Erizal, dikutip Selasa (17/11/2026).
Erizal menjelaskan, persoalan pertama terletak pada kesediaan politikus itu untuk meninggalkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, ketertarikan presiden tidak otomatis membuat sang gubernur bersedia menerima tawaran tersebut. Apalagi, posisi wapres yang akan diisi merupakan kelanjutan masa jabatan hingga akhir periode pemerintahan saat ini.
"Tapi kalau mau pun, partainya belum tentu pula merelakan. PDIP malah maunya Puan Maharani," kata Erizal.
Dengan demikian, persoalan pengisian kursi wapres tidak hanya menyangkut kecocokan personal antara presiden dan calon pendampingnya. Ada pula kalkulasi internal partai yang harus diperhitungkan, terutama karena Pramono dan Puan dari PDIP.
Jika Prabowo benar-benar menginginkan sang gubernur, presiden juga perlu mempertimbangkan sikap partai yang menaungi politikus tersebut. Sementara itu, partainya disebut memiliki preferensi berbeda dengan mendorong Puan Maharani.
Erizal juga menyoroti kemungkinan respons partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. Ia menyebut kekuatan koalisi yang belum tentu menerima pilihan calon dari PDIP.
Menurut Erizal, peluang penerimaan terhadap keduanya bisa berbeda. Pramono dinilainya mungkin lebih mudah diterima oleh partai-partai koalisi pemerintah dibandingkan Puan.
"Kalau Pramono Anung mungkin mau (diterima partai koalisi pemerintah), tapi bagaimana kalau Puan Maharani," kata Erizal.
Erizal menilai, dinamika tersebut ikut menjelaskan mengapa muncul dukungan dari partai koalisi agar presiden menunjuk kadernya sendiri sebagai wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pilihan terhadap kader partainya dapat dianggap lebih aman bagi partai-partai dalam koalisi pemerintahan dibandingkan memberikan ruang lebih besar kepada PDIP.
"Kenapa? Daripada lepas ke PDIP? Lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah," ujar Erizal.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan politik sang presiden dengan partai itu bukan perkara sederhana. Menurut Erizal, pengalaman menjelang pilpres sebelumnya memperlihatkan adanya kesulitan dalam membangun komunikasi politik antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.
"Koalisi dengan partai itu memang tidak mudah pula. Pilpres 2024 pun, betapa sulitnya dia bertemu dengan Megawati," tutur Erizal.
Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Minta Maaf ke Malaysia-Singapura soal Karhutla: Tapi Ini Bukan Kesalahan Indonesia
Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar