Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Alasan Kenapa Tak Satu Pun Parpol yang Mau Belain Gibran, Dikaitkan dengan Perlakuan Jokowi saat Menjabat Presiden

Alasan Kenapa Tak Satu Pun Parpol yang Mau Belain Gibran, Dikaitkan dengan Perlakuan Jokowi saat Menjabat Presiden Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Anwar Saragih, mengungkapkan sejumlah alasan yang menurutnya membuat tidak ada satu partai politik pun yang membela Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ketika posisi Gibran Rakabuming Raka digoyang melalui wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Anwar menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari pola politik yang dibangun Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Menurutnya, Jokowi tidak memiliki kekuatan politik berbasis ideologi dan institusi partai seperti yang dimiliki Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ia membandingkan sikap Jokowi ketika menghadapi tekanan politik terhadap Gibran dengan perlawanan Megawati saat berhadapan dengan rezim Orde Baru dalam polemik kepemimpinan PDI.

"Jokowi tidak melakukan perlawanan saat anaknya, Gibran dipaksa mundur oleh DPR RI. Berbeda dengan Megawati yang melakukan perlawanan saat Rezim Orde Baru terlibat dalam proses kudetanya dari Ketua Umum PDI," kata Anwar.

Menurut Anwar, perbedaan tersebut menunjukkan karakter dan fondasi kekuatan politik keduanya. Ia menyebut Megawati memiliki kekuatan ideologi, sementara kekuatan politik Jokowi lebih bertumpu pada aparat, birokrasi, dan bantuan sosial (bansos).

"Berani karena benar, takut karena salah," ujarnya.

Anwar berpandangan Jokowi tidak pernah membangun institusi demokrasi melalui partai politik secara mandiri. Sebaliknya, ia menilai Jokowi dan keluarganya lebih banyak memanfaatkan kekuatan partai politik yang sedang berkuasa.

Ia menyinggung keterlibatan Jokowi dan keluarganya dalam tujuh kontestasi pemilu melalui kekuasaan PDI Perjuangan, sebelum kemudian kembali menumpang pada kekuatan Partai Gerindra dalam kontestasi politik 2024.

"Kekuasaan Jokowi itu tanpa ideologi dan terbukti merusak tatanan demokrasi," kritiknya.

Lebih jauh, Anwar menilai selama satu dekade pemerintahan Jokowi, praktik politik sandera-menyandera kerap mewarnai hubungan kekuasaan. Ia juga menuding Jokowi terlalu jauh mencampuri urusan internal sejumlah partai politik.

Beberapa partai yang disinggungnya antara lain Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrat.

Anwar turut menyinggung hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang disebut mengalami gesekan setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2023.

Selain itu, ia menyoroti hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang menurutnya diwarnai sejumlah pengingkaran politik.

Menurut Anwar, rangkaian dinamika tersebut menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa Jokowi tidak memperoleh dukungan politik yang kuat ketika persoalan terkait ijazah Gibran bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga menjadi sorotan di DPR RI.

Ia menilai partai-partai politik yang pernah memiliki hubungan dengan Jokowi tidak menunjukkan kesediaan untuk tampil membela mantan presiden tersebut.

Bahkan, Anwar turut menyoroti kondisi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang telah mendeklarasikan gagasan Jokowisme.

Ia menyebut sejumlah elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, memilih mundur dari partai berlambang gajah tersebut.

"Jangankan partai-partai yang punya beban masa lalu dengan Jokowi, sekelas PSI saja yang sudah mendeklarasikan gagasan Jokowisme, elitnya seperti Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka dan Giring kabur," kata Anwar.

Sebelumnya, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap persoalan Gibran sempat mengemuka di DPR RI. Seluruh fraksi disebut menyatakan melanjutkan proses tersebut.

Namun, langkah politik itu pada akhirnya tidak berlanjut setelah Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat