Kredit Foto: Ist
Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap itu, menurut Andi, merupakan tradisi yang juga dijalankan Partai Demokrat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden dan memilih sosok pendampingnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia yang dipandu Faizal Assegaf, Selasa (17/11/2026).
Saat ditanya mengenai sikap Demokrat jika Prabowo memilih Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pengganti Gibran, Andi menyatakan partainya tidak memiliki keberatan.
“Sejak awal Ketum AHY sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama dalam konteks cawapres ini, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden untuk memilih calon mana yang terbaik, yang chemistry-nya cocok, yang bisa membantu beliau,” ujarnya.
Menurut Andi, kecocokan antara presiden dan wakil presiden menjadi hal penting. Sebab, keduanya akan bekerja bersama hingga berakhirnya masa pemerintahan.
“Wakil presiden itu pembantu presiden. Yang paling bisa membantu beliau di dalam menjalankan tugas pemerintahan,” katanya.
Karena itu, Andi menegaskan Demokrat akan menerima siapa pun yang dipilih Prabowo, termasuk jika Presiden memutuskan menunjuk Dasco.
“Kalau beliau menunjuk misalnya Pak Dasco, ataupun siapa pun yang diinginkan, ya sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Andi menjelaskan, sikap tersebut mengikuti tradisi Demokrat yang memberikan keleluasaan kepada presiden untuk menentukan pendampingnya.
Ia mencontohkan ketika SBY memilih Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, kemudian menunjuk Boediono untuk mendampinginya pada periode berikutnya.
“Pak SBY dulu menentukan wakil presidennya, Pak JK dan kemudian Pak Boediono, sepenuhnya atas pikirannya sendiri, bukan karena ditekan atau diusulkan orang lain,” ujarnya.
“Jadi kita kasih kesempatan juga.”
Terkait mekanisme penggantian wakil presiden, Andi mengingatkan bahwa konstitusi mengatur Presiden harus mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia menyebut ketentuan tersebut merupakan hasil amendemen UUD 1945, tepatnya amendemen ketiga jika tidak salah.
Menurut Andi, dua nama yang diajukan Prabowo tidak harus berasal dari Partai Gerindra. Presiden memiliki keleluasaan untuk memilih kandidat dari partai politik lain maupun kalangan independen.
“Kalau Bapak Presiden mau kasih dua-duanya Gerindra, kan bisa juga. Bisa satu Gerindra, satu dari yang lain. Bisa juga orang-orang independen. Beliau yang paling tahu,” katanya.
Andi juga membantah jika Demokrat diam-diam tengah mendorong kadernya untuk menjadi calon pengganti Gibran.
Ia mengakui banyak kader Demokrat yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Namun, menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat bagi partainya untuk mengajukan kandidat.
“Kalau ditanya kader-kader Demokrat di bawah, banyak. Semua ketua umum partai pada dasarnya calon pemimpin nasional. Tetapi kali ini kami melihat tidak pas kalau Partai Demokrat mengajukan calon, termasuk dari kadernya sendiri,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Andi turut menjelaskan pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik di Bogor. Menurut dia, pertemuan itu secara khusus membahas calon wakil presiden pengganti Gibran, bukan mengenai komposisi kabinet.
“Masing-masing ketua umum ditanyakan masukannya mengenai calon wakil presiden,” katanya.
Ia mengungkapkan Demokrat telah menyampaikan sikap untuk menyerahkan keputusan kepada Presiden bahkan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.
“Sebelum pertemuan itu pun kita sudah mengatakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sementara mengenai susunan kabinet, Andi menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Ia menjelaskan bahwa komposisi kabinet biasanya memadukan perwakilan partai politik pendukung dengan kalangan teknokrat atau tokoh nonpartai.
Andi mencontohkan pemerintahan SBY yang menempatkan sejumlah tokoh nonpartai pada posisi strategis, seperti Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Andi mengingatkan bahwa proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran masih memiliki sejumlah tahapan.
“Kita baru pada babak pertama dalam proses wapres ini, yaitu bagaimana pencalonan presiden dua nama ke MPR. Ada babak yang kedua,” ujarnya.
Pada tahap berikutnya, anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Andi mengaku belum mengetahui apakah Prabowo sudah memiliki preferensi terhadap kandidat tertentu.
“Kalau sudah diketahui dua namanya, mungkin kita perlu tanya-tanya Presiden. Presiden punya preferensi atau tidak punya preferensi?” katanya.
Ia kemudian mengingatkan pengalaman pemilihan wakil presiden pada 2001, ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid.
Dalam pemilihan di MPR saat itu, Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden meskipun SBY, yang berada di posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat, ikut bersaing bersama Akbar Tandjung dan Agum Gumelar.
“Karena ini pemilihan di MPR, waktu itu SBY kalah,” ujarnya.
Hingga diskusi tersebut berakhir, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: