Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dosen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mada Sukmajati, melihat keputusan Gibran tersebut dalam konteks perubahan konstelasi hubungan politik kedua tokoh yang selama ini menjadi faktor penting dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Gibran diketahui menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11), setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Mada menduga dinamika politik tersebut berkaitan dengan kemungkinan pergeseran kesepakatan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Ia juga menyinggung dugaan keterkaitan persoalan penyadapan dengan pengunduran diri Gibran. Namun, menurutnya, kedua peristiwa tersebut tidak bisa langsung disimpulkan memiliki hubungan tanpa bukti yang memadai.
"Keterkaitan antara dugaan penyadapan dan pengunduran diri Gibran tidak dapat langsung disimpulkan tanpa didukung fakta yang memadai," ujar Mada.
Mada menduga terbongkarnya persoalan penyadapan berpotensi memicu ketegangan dalam relasi politik Prabowo dan Gibran. Situasi tersebut kemudian diduga berlanjut pada proses negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan.
Dalam kondisi demikian, posisi Gibran disebut berpotensi dipandang sebagai penghambat jalannya pemerintahan sehingga muncul dorongan agar dirinya mundur atau bahkan dimakzulkan.
"Kondisi ini kemudian dapat berujung pada munculnya dorongan agar Gibran mundur atau bahkan dimakzulkan," ungkapnya.
Mada juga mengingatkan bahwa pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi hukum serta politik yang berbeda, termasuk terhadap peluang Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi politik mendatang.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat