Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Sidang Etik Eko Hadi Berujung PTDH, Polri Nyatakan Perbuatannya Tercela

Sidang Etik Eko Hadi Berujung PTDH, Polri Nyatakan Perbuatannya Tercela Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Polri menyatakan Irjen Eko Hadi Santoso melakukan perbuatan tercela dalam putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Selain sanksi etika tersebut, majelis juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keputusan tersebut setelah sidang etik Eko Hadi selesai digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo.

Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Eko Hadi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada 3 November 2026.

Penyidik menduga penyadapan tidak hanya dilakukan terhadap nomor Presiden Prabowo. Sejumlah kelompok lain juga disebut menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan dugaan penyadapan tersebut berlangsung tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga menduga terdapat upaya penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026.

Baca Juga: Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo

Dalam perkara ini, Eko Hadi bukan satu-satunya perwira tinggi yang telah menjalani sidang etik. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi PTDH setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026.

Majelis KKEP saat itu menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Namun, Ahrie mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, putusan etik terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal Polri. Sanksi PTDH tersebut merupakan keputusan dalam ranah kode etik, sedangkan perkara pidana dugaan penyadapan memiliki proses hukum tersendiri.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama