Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

ESDM Buka Suara soal WUP Ujung Kulon, Tegaskan Bukan di Kawasan Taman Nasional

ESDM Buka Suara soal WUP Ujung Kulon, Tegaskan Bukan di Kawasan Taman Nasional Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak mencakup kawasan taman nasional tersebut. Wilayah yang ditetapkan sebagai WUP merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan klarifikasi tersebut setelah keputusan menteri yang menetapkan wilayah sekitar Ujung Kulon sebagai WUP menjadi sorotan publik. Dia menekankan bahwa penetapan tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi.

"Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," kata Anggia kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Anggia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan tersebut memiliki riwayat sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah Provinsi Banten disebut telah mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup perairan laut provinsi tersebut pada 2013.

Usulan itu kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Anggia menyebut usulan tersebut saat itu dikecualikan.

Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Usulan itu kemudian ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan tersebut selanjutnya kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Menurut Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang kini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian ketentuan dalam keputusan tahun 2022 berdasarkan usulan Pemprov Banten.

Dia juga menjelaskan bahwa perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, penetapan WUP tidak berarti pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

"Penetapan WUP merupakan wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Anggia.

Baca Juga: Prabowo Goda Bahlil Lahadalia soal Tiga Jabatan: Menko, Menteri ESDM hingga Ketum Golkar!

Dia menambahkan, penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.

Anggia memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di wilayah yang dimaksud maupun di kawasan TNUK.

"Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," kata dia.

Dengan demikian, ESDM menegaskan penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama