- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
Tak Ingin Proyek Berlarut-larut, Pramono Targetkan JLNT Muara Karang Selesai 3 Bulan
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB Muara Karang di kawasan Pluit, Jakarta Utara, rampung dalam waktu tiga bulan. Ia meminta infrastruktur tersebut segera diselesaikan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berulang kali menggelar rapat untuk membahas kelanjutan pembangunan jalan layang tersebut.
“Termasuk jalan layang non-tol. Sekarang sudah kita rapatkan secara terus-menerus dan saya mengasih waktu tenggat waktu 3 bulan harus selesai,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Proyek tersebut sempat terbengkalai sejak era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Guna memastikan perkembangan proyek, Pramono berencana meninjau langsung lokasi pembangunan JLNT PJB Muara Karang pada pekan depan.
Ia menilai, penyelesaian proyek tersebut seharusnya tidak lagi memerlukan waktu panjang karena pengerjaannya sudah mendekati tahap akhir.
“Sebenarnya sudah di ujung tinggal menyelesaikan, kenapa enggak selesai? Itulah maka kemudian saya meyakini yang seperti itu kalau bisa kita selesaikan akan memberikan dampak yang lebih baik,” tutur Pramono.
Baca Juga: Pramono Putar Otak untuk Anggaran Jakarta yang Tembus Rp7,5 T
Di samping menuntaskan proyek pembangunan yang tertunda dari pemerintahan sebelumnya, Pramono juga mendorong pembenahan pengelolaan aset milik Pemprov DKI Jakarta, khususnya fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Menurut dia, aset yang menjadi hak pemerintah daerah harus memiliki kejelasan pengelolaan agar bisa dimanfaatkan dan dirawat secara optimal.
Salah satu contohnya berada di kawasan Kelapa Gading. Usai puluhan tahun tak dikelola, fasos-fasum di wilayah tersebut kini telah sepenuhnya ditangani Pemprov DKI.
Pemprov DKI pun mulai melakukan pembenahan terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari jalan, kawasan Bundaran Boulevard Kelapa Gading, hingga trotoar.
Pramono menginginkan langkah serupa diterapkan di wilayah lain. Ia meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta lebih aktif mengidentifikasi dan meminta penyerahan fasos-fasum yang menjadi hak pemerintah daerah.
“Kalau dulu kan hanya menunggu, sekarang saya minta untuk proaktif,” tutup Pramono.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah